Negara-negara produsen minyak kini menghadapi tekanan yang lebih terorganisasi dari koalisi iklim baru yang mendorong penghapusan bahan bakar fosil. Di saat biaya energi kembali melonjak, banyak pemerintah juga mulai menilai ulang risiko ketergantungan pada minyak dan gas.
Perubahan ini membuat pertarungan energi dunia masuk fase baru. Bukan hanya soal pasokan dan harga, tetapi juga soal arah politik global yang makin tidak nyaman dengan ketergantungan pada energi fosil.
Koalisi di luar jalur utama negosiasi
Gagasan koalisi baru itu menguat setelah kebuntuan dalam KTT iklim di Brasil pada November 2025. Sekitar 60 negara kemudian berkumpul di Kolombia pada April untuk mendorong transisi dari bahan bakar fosil.
Forum itu dipimpin Kolombia dan Belanda, dengan partisipasi Brasil, Australia, Norwegia, Jerman, serta sejumlah negara yang paling terdampak perubahan iklim. Aliansi ini kerap disebut sebagai coalition of the willing dan memunculkan kekhawatiran di kalangan negara produsen minyak.
Arab Saudi dan Iran sebelumnya ikut memblokir peta jalan yang lebih jelas untuk menghapus bahan bakar fosil. China, Rusia, Tanzania, dan Senegal juga menolak penguatan bahasa transisi tersebut.
Penolakan itu menunjukkan bahwa istilah bahan bakar fosil masih sangat sensitif dalam diplomasi iklim. Dalam Perjanjian Paris, istilah itu memang tidak muncul secara eksplisit, sehingga pembahasannya lama dianggap tabu di ruang negosiasi.
Afrika terjepit antara pembangunan dan tekanan iklim
Sikap Afrika terhadap transisi energi tidak seragam. Sejumlah negara, termasuk Nigeria, masih mengekspor bahan bakar fosil, sementara negara lain masih bergantung pada sumber energi itu untuk memperluas akses listrik dan mendorong pembangunan ekonomi.
Di sisi lain, negara-negara Afrika termasuk yang paling terdampak perubahan iklim, meski kontribusi historis mereka terhadap emisi global kurang dari 4 persen. Kepala negosiator Afrika Antwi Boasiako Amoah menegaskan proses multilateral tidak boleh dilewati begitu saja.
“Ini adalah proses multilateral dan kita tidak seharusnya bergerak di luar proses itu lalu kemudian memaksakan hasilnya kepada pihak lain yang tidak ikut,” katanya kepada DW.
Amoah juga menyoroti hambatan utama yang masih sama, yaitu pendanaan terjangkau yang sangat terbatas. Banyak negara Afrika menghadapi biaya pinjaman tinggi dan akses yang sempit ke pasar keuangan internasional.
Kondisi itu membuat investasi energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan berjalan lambat. Padahal, kebutuhan adaptasi di banyak negara justru terus naik.
Krisis energi ikut mengubah kalkulasi kebijakan
Sekretaris Jenderal Iklim PBB Simon Stiell menilai perang di Timur Tengah bukan hanya memicu penderitaan manusia, tetapi juga krisis biaya energi fosil yang menekan ekonomi global. Ia menegaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil berarti terus mengimpor inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.
Fatih Birol, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional, juga melihat krisis energi terbaru sebagai bukti bahwa sistem yang terlalu bergantung pada pasar fosil dan rantai pasok geopolitik sangat rapuh. Lembaga riset Jerman New Climate Institute menilai respons politik yang muncul masih sangat beragam.
Sejumlah pemerintah, termasuk Jerman, memilih kebijakan konvensional seperti keringanan pajak bahan bakar fosil. Sebaliknya, Uni Eropa, Chile, Indonesia, dan Vietnam memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat elektrifikasi dan reformasi menuju sistem energi bersih.
Para peneliti menyimpulkan bahwa krisis terbaru telah mengubah lanskap energi global secara permanen. Namun, mereka juga menilai respons kebijakan yang tegas belum cukup kuat meski kesadaran terhadap risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil semakin besar.
Fokus bergeser ke implementasi
Presiden COP30 Brasil, Andre Corra do Lago, melihat ada kemajuan dalam pertemuan Bonn menjelang pergantian kepemimpinan negosiasi iklim berikutnya ke Brasil, Turki, dan Australia. Menurut dia, arah pembicaraan mulai bergeser dari negosiasi menuju implementasi.
Salah satu keputusan penting yang dibahas adalah komitmen melipatgandakan pendanaan adaptasi bagi negara berkembang hingga 2035. Namun, perdebatan di Bonn masih berkisar pada tahun dasar perhitungan karena hasilnya berbeda jauh antara basis 2019 dan 2025.
Jika memakai 2019, peningkatan tiga kali lipat bernilai sekitar 20 miliar dolar AS. Jika memakai 2025, nilainya dapat mencapai sekitar 40 miliar dolar.
Amoah menegaskan Afrika tidak bisa membiayai adaptasi melalui utang tambahan. Ia meminta dukungan publik yang lebih besar dan peningkatan signifikan pendanaan iklim internasional, karena isu itu diperkirakan menjadi agenda utama dalam KTT iklim di Turki.