Pembubaran Knesset ke-25 membuka pertarungan baru bagi Benjamin Netanyahu pada saat peluang blok pendukungnya kembali berkuasa belum terlihat aman. Menjelang pemilu 27 Oktober 2026, kubu Netanyahu disebut masih jauh dari ambang 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas parlemen.
Tekanan politik itu datang ketika keterlibatan Israel dalam perang di Gaza, Lebanon, dan Iran terus menjadi perhatian publik. Perang melawan Iran dinilai tidak populer, sehingga berpotensi memengaruhi pilihan pemilih saat kampanye memasuki fase penting.
Survei Membuka Jalan bagi Oposisi
Jajak pendapat yang dirilis stasiun televisi negara Kan menempatkan Partai Likud pimpinan Netanyahu di belakang kubu oposisi. Hasil tersebut juga menunjukkan blok Netanyahu belum mendekati angka mayoritas di parlemen.
Tantangan terbesar muncul dari Yashar, partai sentris baru yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Dalam survei terbaru, Yashar disebut telah melampaui popularitas Likud, menambah persaingan bagi partai yang selama ini menjadi kendaraan politik utama Netanyahu.
Persaingan itu membuat pemilu mendatang tidak hanya menjadi perebutan kursi parlemen, tetapi juga ujian terhadap daya tahan koalisi kanan yang berkuasa. Isu perang, arah pemerintahan, serta kemampuan membangun koalisi diperkirakan menjadi bahan utama perdebatan publik.
Pemimpin sayap kanan sekuler Avigdor Liberman melihat penutupan masa kerja Knesset sebagai peluang bagi lawan pemerintah. Melalui media sosial, ia menyatakan, “Pada 27 Oktober, kami akan menang. Kami akan mengganti pemerintah… dan membangun kembali negara.”
Knesset Menutup Masa Jabatan Penuh
Knesset resmi dibubarkan pada Jumat, 17 Juli 2026, setelah menyelesaikan masa jabatan empat tahun. Peristiwa ini tergolong langka karena menjadi kali pertama sejak 1988 parlemen Israel menuntaskan masa jabatan penuh sebagaimana diwajibkan hukum.
Dalam politik Israel yang sering berubah cepat, koalisi pemerintahan kerap runtuh sebelum masa jabatan berakhir. Pemilu dini berulang kali terjadi akibat rapuhnya kerja sama antarpihak di parlemen, sehingga berakhirnya periode penuh kali ini menjadi catatan tersendiri.
Sebelum dibubarkan, parlemen menggelar pemungutan suara maraton yang berlangsung semalaman. Menurut Kompas.com yang mengutip Al Jazeera, salah satu keputusan pentingnya adalah pengesahan Undang-Undang Pendanaan Partai.
Aturan tersebut mencairkan dana kampanye yang diatur negara bagi partai politik. Regulasi itu sekaligus mengonfirmasi tanggal 27 Oktober 2026 sebagai jadwal pemilu secara hukum.
| Regulasi | Isi Utama | Dampak Politik |
|---|---|---|
| Undang-Undang Pendanaan Partai | Mencairkan dana kampanye yang diatur negara | Mengonfirmasi pemilu pada 27 Oktober 2026 |
| Undang-Undang Komunikasi | Membubarkan regulator media independen | Menggantikannya dengan otoritas penyiaran di bawah pengawasan pemerintah |
| Aturan wajib militer | Memberi perlindungan bagi pria ultra-Ortodoks | Menjawab kepentingan mitra koalisi religius |
Aturan Kontroversial Menjelang Kampanye
Koalisi garis keras Netanyahu juga memanfaatkan periode terakhir sebelum reses untuk meloloskan sejumlah aturan penting. Koalisi tersebut tercatat sebagai yang paling nasionalis dalam sejarah Israel.
Undang-Undang Komunikasi menjadi salah satu kebijakan paling diperdebatkan setelah lolos dengan 53 suara berbanding 48. Aturan ini membubarkan regulator media independen dan menempatkan otoritas penyiaran penggantinya di bawah pengawasan langsung pemerintah.
Parlemen turut menyetujui aturan yang melindungi pria ultra-Ortodoks dari kewajiban militer. Kan menilai langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menjaga kepuasan mitra koalisi religius dan nasionalis Netanyahu.
Strategi itu dapat membantu menahan potensi perpecahan internal menjelang kampanye. Namun, pengesahan aturan-aturan tersebut belum tentu menjawab tekanan yang muncul dari perang, survei elektoral, dan menguatnya oposisi.
Bagi Netanyahu, masa menuju pemilu akan menjadi pertaruhan untuk mempertahankan dukungan ketika persaingan partai semakin terbuka. Bagi oposisi, pembubaran Knesset memberi ruang untuk menawarkan pergantian pemerintahan pada pemungutan suara Oktober 2026.
