Ketentuan penggunaan Waze yang merujuk hukum Israel dan pengadilan di Tel Aviv memicu kekhawatiran baru di kalangan pengguna. Klausul itu ramai dibahas karena aplikasi navigasi mengolah informasi lokasi dan lalu lintas, dua jenis data yang sensitif bagi banyak orang.
Namun, rujukan hukum tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa data navigasi pengguna dapat diakses atau dipantau pihak lain. Klausul itu mengatur hukum yang berlaku serta tempat penyelesaian sengketa, bukan menjelaskan adanya mekanisme akses data oleh pihak tertentu.
Klausul di Halaman Bantuan Waze
Ketentuan tersebut tercantum di halaman bantuan Waze pada bagian Governing Law and Jurisdiction. Bagian itu menjadi perhatian setelah sejumlah unggahan media sosial sejak awal Juli 2026 mempertanyakan hubungan aplikasi tersebut dengan Israel.
Pertanyaan yang muncul berfokus pada kemungkinan pelanggaran privasi dan dugaan bahwa Waze memata-matai penggunanya. Kekhawatiran itu mudah berkembang karena aplikasi navigasi membutuhkan data lokasi untuk membantu pengendara memilih rute perjalanan.
Google, pemilik Waze, membantah kecurigaan tersebut dalam keterangan kepada Snopes yang dikutip Yahoo!Tech. Perusahaan itu menegaskan bahwa data pengguna dilindungi melalui aturan yang ketat.
“Kami beroperasi dengan aturan ketat dan melindungi data pengguna. Sudah menjadi standard bahwa masalah hukum selalu ditangani pengadilan di negara tempat kantor pusat developer app,” kata Google.
Penjelasan itu menempatkan klausul hukum sebagai bagian dari prosedur legal perusahaan, bukan bukti adanya pengawasan terhadap pengguna. Meski begitu, penyebutan Israel tetap memantik perhatian karena sejarah awal pengembangan aplikasi ini memang berawal dari negara tersebut.
Dari FreeMap Israel hingga Diakuisisi Google
Waze mula-mula hadir pada 2006 dengan nama FreeMap Israel. Aplikasi itu dibuat oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar, sebelum namanya berubah menjadi Waze pada 2009.
| Tahun | Peristiwa | Detail |
|---|---|---|
| 2006 | FreeMap Israel lahir | Dibuat oleh Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar |
| 2009 | Berganti nama | FreeMap Israel menjadi Waze |
| 2013 | Diakuisisi Google | Nilai akuisisi disebut mencapai USD 1 miliar |
CNN menyebut para pendiri tersebut merupakan mantan insinyur Unit 8200 dalam militer Israel. Latar belakang inilah yang membuat hubungan Waze dengan Israel kerap kembali dibahas ketika muncul isu tentang pengelolaan data dan privasi digital.
Menurut Yahoo!News, Google membeli Waze pada 2013 dengan nilai USD 1 miliar. Setelah akuisisi itu, Waze tetap digunakan secara luas di berbagai negara untuk membantu pengguna mencari jalur perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas.
Sorotan Lama terhadap Waze
Pertanyaan terhadap Waze tidak hanya muncul karena klausul hukum dan isu privasi. Pada 2025, aplikasi ini juga pernah dicurigai membiayai pelantikan Presiden AS Donald Trump.
Dalam konteks pemilihan presiden Amerika Serikat, pendanaan kampanye dari pihak swasta diperbolehkan. Namun, dugaan mengenai perusahaan Israel yang mendanai calon presiden AS dinilai sebagian publik sebagai hal yang tidak patut.
Sorotan lain terjadi pada 2016, ketika BBC memberitakan tentara Israel menggunakan Waze saat menggeruduk kamp pengungsi Palestina. Waze ketika itu menyatakan bahwa para tentara tersebut tidak menggunakan fitur keamanan untuk menghindari area berbahaya.
Rangkaian isu tersebut membuat keterkaitan Waze dengan Israel terus menjadi bahan perhatian publik. Bagi pengguna, klausul dalam layanan digital perlu dibaca sesuai fungsinya, sementara tuduhan soal akses data tetap membutuhkan bukti yang jelas.
