Kementerian Sosial mempercepat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN agar penyaluran PKH dan BPNT bisa berlangsung lebih tepat waktu. Perubahan jadwal ini menjadi penting karena masih ada keluarga penerima manfaat yang menunggu pencairan bantuan untuk periode April hingga Juni 2026 menjelang akhir Juni 2026.
Dengan data yang dimutakhirkan lebih awal, proses verifikasi dan distribusi bantuan punya ruang waktu lebih panjang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai langkah ini dapat membantu penyaluran berjalan lebih lancar dan meningkatkan persentase bantuan yang tersalurkan.
Jadwal pembaruan dimajukan
Sebelumnya, pembaruan DTSEN dilakukan setiap tanggal 20 pada tiap triwulan. Kini, proses itu dimajukan menjadi tanggal 10 agar verifikasi data penerima bisa dilakukan lebih cepat sebelum bantuan dikirim ke masyarakat.
Perubahan jadwal tersebut memberi kelonggaran waktu yang lebih luas dalam proses penyaluran. Dalam siaran pers Kemensos pada April 2026, Saifullah Yusuf menyebut tambahan waktu ini diharapkan mendorong penyaluran terus meningkat.
Penyaluran lewat bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Dana bansos PKH dan BPNT disalurkan bertahap melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT Pos Indonesia. Skema ini dipakai agar dana sampai ke penerima yang telah terverifikasi sebagai pihak berhak.
Masyarakat juga dapat mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna cukup memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP, mengisi kode captcha, lalu menekan tombol Cari Data.
Selain lewat situs web, Kemensos juga menyediakan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi itu meminta identitas berupa NIK atau nama lengkap sesuai KTP, ditambah wilayah domisili penerima.
Besaran bantuan PKH dan BPNT
Nilai bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima dalam keluarga. BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan.
| Kategori Penerima Bansos | Besaran Nilai Bantuan |
|---|---|
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp2.700.000 |
| Ibu hamil atau nifas | Rp750.000 |
| Anak usia dini 0-6 tahun | Rp750.000 |
| Lansia | Rp600.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 |
| Anak SMA sederajat | Rp500.000 |
| Anak SMP sederajat | Rp375.000 |
| Anak SD sederajat | Rp225.000 |
| BPNT (per tiga bulan) | Rp600.000 |
Data penerima bisa berubah
Kemensos menegaskan bahwa nama penerima bansos dapat berubah karena DTSEN bersifat dinamis. Artinya, status kepesertaan tidak selalu sama dari satu periode ke periode berikutnya.
Penilaian kelayakan tidak hanya melihat pendapatan warga. Data juga memvalidasi kondisi rumah, daya listrik, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kepemilikan aset untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
