Pemerintah mulai mengubah fondasi penyaluran bantuan sosial dengan memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui basis data ini, Kementerian Sosial menargetkan bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran saat dipakai sebagai acuan utama pada 2026.
Perubahan ini menjadi sorotan karena DTSEN menggantikan DTKS yang selama ini dijadikan rujukan. Langkah tersebut menempatkan satu basis data terintegrasi sebagai pusat penentuan penerima manfaat agar proses distribusi tidak lagi bergantung pada data yang tersebar di banyak lembaga.
Mengapa DTSEN dianggap lebih kuat
DTSEN dirancang untuk menyatukan informasi sosial dan ekonomi dari berbagai instansi. Data dari BPS, Dukcapil, Bappenas, hingga pemerintah daerah diolah bersama agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh tentang kondisi masyarakat.
Pendekatan ini penting karena penyaluran bansos sering menghadapi masalah data ganda maupun penerima yang tidak sesuai sasaran. Dengan satu sumber data, pemerintah berharap bisa mengurangi tumpang tindih dan memperbaiki akurasi penetapan penerima bantuan.
Dalam konteks kebijakan sosial, integrasi data juga memudahkan pembaruan informasi warga. Sistem yang menyatukan banyak sumber dinilai lebih responsif untuk membaca perubahan kondisi ekonomi keluarga secara lebih dekat dengan situasi lapangan.
Desil jadi dasar penentuan prioritas
Di dalam DTSEN, penduduk dibagi ke dalam 10 kategori atau desil. Pembagian ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dari kelompok paling rentan hingga kelompok yang paling mapan secara ekonomi.
Desil 1 sampai Desil 4 disebut sebagai kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Kelompok inilah yang menjadi prioritas utama dalam program perlindungan sosial karena dinilai paling membutuhkan dukungan negara.
Penilaian desil dilakukan lewat sejumlah indikator ekonomi keluarga. Pendapatan bulanan, kondisi fisik hunian, ketersediaan fasilitas dasar di rumah, serta kepemilikan aset menjadi bagian penting dalam proses pengolahan data.
Sistem juga memperhitungkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Jumlah tanggungan keluarga serta keberadaan anggota keluarga rentan, seperti lansia atau penyandang disabilitas, ikut masuk dalam unsur yang dinilai.
Lapisan kesejahteraan yang lebih rinci
DTSEN memetakan masyarakat ke dalam lapisan kesejahteraan yang lebih detail agar pemerintah bisa membaca posisi sosial ekonomi warga secara lebih jelas. Dari pembagian itu, penyaluran bantuan diharapkan tidak lagi bersifat umum, melainkan benar-benar menargetkan kelompok yang tepat.
Ringkasan klasifikasi yang digunakan dalam informasi DTSEN menggambarkan pembagian berikut: sangat miskin berada di 10 persen terbawah, lalu hampir miskin sebagai kelompok rentan miskin, menengah bawah sebagai kategori menengah, menengah atas sebagai kelompok mapan, dan kaya sebagai kelompok sangat kaya.
Skema ini memberi gambaran jarak kesejahteraan antarkelompok secara lebih mudah dibaca. Dengan peta yang lebih rinci, pemerintah punya dasar yang lebih kuat untuk menyusun prioritas bantuan sosial.
Cara warga memeriksa posisi data
Masyarakat dapat mengecek posisi desil secara mandiri tanpa harus datang ke kantor layanan. Pengecekan tersedia melalui situs resmi Kemensos dengan memasukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP.
Selain lewat situs, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Setelah diunduh dari platform penyedia aplikasi seluler, pengguna dapat login dan membuka menu profil untuk melihat informasi desil berdasarkan data NIK yang terdaftar.
Kemudahan akses ini menjadi bagian penting dari penerapan DTSEN karena memberi ruang bagi masyarakat untuk memeriksa status datanya sendiri. Transparansi tersebut diharapkan membantu proses verifikasi penerima bantuan berjalan lebih terbuka saat DTSEN benar-benar menjadi basis utama penyaluran bansos pada 2026.
-
-
-
-
