Kementerian Kesehatan membantah tuduhan mark up pengadaan alat kesehatan di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Angka Rp 30 miliar yang ramai dibahas bukan harga satu alat hemodialisis, melainkan bagian dari paket dukungan alkes canggih untuk rumah sakit daerah.
Polemik ini muncul setelah potongan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat peresmian rumah sakit bersama Presiden Prabowo Subianto tersebar luas di media sosial. Dari situ, pembahasan soal harga alat medis bergeser menjadi tudingan adanya penggelembungan anggaran.
Rp 30 Miliar Bukan Untuk Satu Alat
Melalui akun Instagram resmi @kemenkes_ri, Kemenkes menjelaskan bahwa angka Rp 30 miliar itu bukan dana khusus untuk hemodialisis. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan alat kesehatan canggih dalam program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network atau SIHREN.
Dukungan itu mencakup berbagai alat, seperti cathlab, CT Scan 64 Slice, echocardiography, mammography, dan perangkat lain. Kemenkes menyebut anggaran tersebut disalurkan untuk masing-masing 66 RSUD yang masuk program itu.
Untuk RSUD KHMT Krui, Kemenkes menyampaikan rumah sakit tersebut menerima dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 31,7 miliar. Di luar itu, ada pula tambahan anggaran untuk alat kesehatan dasar.
Tambahan Alkes Dasar dan Total Dukungan
Kemenkes menjelaskan setiap RSUD penerima program juga mendapat alokasi lain dengan kisaran Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar. Dana itu dipakai untuk mendukung alkes mendasar seperti bed ICU set, bed patient, defibrillator, USG, hemodialisis, ventilator, instrument general surgery, mobile X-ray, dan lain-lain.
Dalam penjelasan yang sama, RSUD KHMT Krui disebut mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 25 miliar pada periode 2025 hingga 2026. Jika digabung, total dukungan alat kesehatan untuk rumah sakit itu mencapai sekitar Rp 56,7 miliar.
Kemenkes menegaskan angka tersebut tidak bisa dibaca sebagai harga satu paket mesin hemodialisis. Lembaga itu juga membantah adanya penggelembungan harga sebagaimana dituduhkan di media sosial.
Awal Perdebatan di Media Sosial
Perdebatan bermula dari unggahan akun Instagram @critical.collapse yang menyoroti penjelasan Budi Gunadi Sadikin saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan RSUD KHMT Krui. Dalam momen itu, Presiden menanyakan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk MRI dan cath lab.
Budi menjelaskan bahwa untuk layanan stroke tersedia CT Scan dan cath lab. Ia juga menyebut MRI harganya hampir Rp 20 miliar, sedangkan CT Scan sekitar Rp 9 miliar dan ditempatkan di provinsi.
Dalam penjelasannya, Budi turut menyinggung sejumlah alat yang sedang dalam proses pengadaan. Perangkat itu antara lain mammografi untuk deteksi kanker payudara, alat kemoterapi, dan hemodialisis untuk layanan cuci darah.
Pernyataan soal hemodialisis itu kemudian memicu tafsir berbeda di media sosial. Seorang dokter bernama Ludfi ikut mempertanyakan nilai anggaran yang disebut dan menyinggung dugaan korupsi dalam unggahan yang menyebar luas.
Unggahan itu membandingkan harga komponen hemodialisis yang beredar di pasaran dengan angka anggaran yang disebut menteri. Namun, Kemenkes menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena konteks anggaran yang dibahas jauh lebih luas daripada satu jenis alat.
Soal Harga dan Komposisi Alat
Dalam perdebatan yang ikut memicu polemik, disebut harga asli delapan set alat hemodialisa berkisar antara Rp 180.000 hingga Rp 360.000. Jika yang dimaksud adalah mesin dialisis atau perangkat utamanya, nilainya disebut sekitar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta per unit.
Masih dalam pembahasan yang sama, mesin utama hemodialisa dengan fitur canggih dan premium disebut berada di kisaran Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per unit. Karena itu, muncul hitung-hitungan bahwa delapan unit mesin premium dapat mencapai Rp 4 miliar hingga Rp 8 miliar.
Kemenkes menilai angka-angka tersebut tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan adanya mark up. Menurut kementerian, anggaran yang dibahas untuk RSUD KHMT Krui merupakan gabungan dari berbagai alat kesehatan, bukan hanya mesin cuci darah.
Dengan penjelasan itu, Kemenkes berharap masyarakat melihat konteks penuh program pengadaan alat kesehatan di rumah sakit daerah. Kementerian menegaskan tidak ada penggelembungan harga dalam pengadaan hemodialisis di RSUD KHMT Krui seperti yang ramai dituduhkan di media sosial.
