Nasib gas Blok Andaman untuk diolah di KEK Arun belum diputuskan pemerintah pusat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan itu masih menunggu hitungan biaya yang paling masuk akal agar manfaatnya terasa bagi Aceh tanpa membuat investasi menjadi terlalu berat.
Polemik ini muncul setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui kawasan tersebut. Bahlil mengatakan pemerintah harus mencari skema yang win-win untuk daerah, investor, dan kelayakan bisnis.
Biaya Masih Jadi Kunci Utama
Dalam pernyataannya di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Bahlil menyebut pembahasan masih berjalan dan belum ada keputusan final. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa memaksakan opsi yang membuat cost terlalu tinggi karena pada akhirnya proyek ini tetap berbasis bisnis.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan, kita harus cari yang win-win, kita tidak bisa memutuskan A kalau cost-nya tinggi. Karena ujungnya ini bisnis,” kata Bahlil yang juga ketua umum Golkar.
Menurut dia, skema pengolahan di KEK Arun masih bisa dipertimbangkan jika perhitungan ekonominya masuk akal. Sebaliknya, bila pembangunan infrastruktur terlalu mahal, kontraktor berisiko terbebani dan harga gas bisa kehilangan daya saing.
Ia menyebut pembangunan pipa dari lokasi sumur yang berada lebih dari 12 mil ke lepas pantai membutuhkan investasi besar. Jika dipaksakan, harga gas disebut bisa menembus di atas US$ 10 per MMBTU.
Produksi Awal, Pasokan, dan Kebutuhan Aceh
Lapangan Tangkulo di Blok South Andaman diperkirakan memproduksi sekitar 300 MMSCFD pada tahap awal. Dari jumlah itu, pemerintah berencana menyalurkan 160 MMSCFD melalui gas sale agreement kepada PLN.
Sisa pasokan akan dibahas untuk kebutuhan lain di Aceh, termasuk industri pupuk. Salah satu yang diprioritaskan adalah PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang selama ini masih bergantung pada LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
| Aspek | Data Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Produksi awal Lapangan Tangkulo | 300 MMSCFD | Tahap awal produksi gas |
| Gas yang sudah dikomitmenkan | 160 MMSCFD | Melalui gas sale agreement kepada PLN |
| Kondensat | 7.500 barel per hari | Dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline |
| Perkiraan harga gas | Di atas US$ 10 per MMBTU | Jika pipa dibangun dari lokasi yang jauh |
Bahlil juga menyebut sebagian gas akan diarahkan agar Pupuk Iskandar Muda tidak lagi bergantung pada pasokan LNG dari luar Sumatera. Menurut dia, skema itu penting agar kebutuhan industri di Aceh ikut terpenuhi tanpa mengganggu kelayakan proyek utama.
Surat Aceh ke Presiden dan Peta Kepentingan di Andaman
Wacana pengolahan di KEK Arun sebelumnya disampaikan melalui surat Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Pemerintah Aceh meminta peninjauan kembali persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut surat tersebut memuat empat poin utama. Isinya mencakup peninjauan skema bagi hasil, pengolahan gas mentah secara onshore di KEK Arun, revisi persetujuan PoD I, dan alokasi khusus minyak serta gas bumi untuk Aceh.
Pemerintah Aceh menilai split 4% untuk gas dan 6% untuk minyak masih terlalu kecil. Mereka juga menilai KEK Arun memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL dan relevan dengan proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Prabowo-Gibran.
Kawasan Andaman sendiri memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Di Blok South Andaman, pemegang konsesi disebut adalah Mubadalah Energy dari Uni Emirat Arab, bukan Pertamina.
Bahlil menegaskan pembahasan skema bagi hasil dan pengelolaan masih berlangsung di bawah SKK Migas bersama pemegang hak partisipasi. Karena itu, pemerintah ingin menjaga keberlanjutan proyek sekaligus memastikan Aceh memperoleh manfaat ekonomi yang jelas dari pengembangan gas Andaman.
