Pemprov Jawa Timur memasang target tinggi jelang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Jika hasilnya sesuai harapan, Jawa Timur akan mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Optimisme itu muncul saat penyerahan resmi LHP BPK segera dibahas dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Selasa (9/6/2026). Di tahap ini, hasil pemeriksaan menjadi penentu apakah pola pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijaga benar-benar kembali diakui tanpa pengecualian.
Hasil pemeriksaan disebut lebih baik
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ia mengaku menerima informasi dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur bahwa sebagian besar aspek pengelolaan keuangan Pemprov Jatim sudah sesuai ketentuan.
Adhy juga menilai jumlah temuan yang muncul tergolong sedikit. Selain itu, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti disebut tidak banyak sehingga memberi sinyal positif bagi peluang WTP.
“Insyaallah, dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang alhamdulillah kita akan WTP,” kata Adhy usai menghadiri rapat di DPRD Jatim, Senin (8/6/2026). Ia menilai capaian itu mencerminkan perbaikan pada akuntabilitas, kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Menunggu pengumuman resmi di paripurna
Meski optimistis, Adhy belum membuka rincian temuan maupun rekomendasi BPK. Pemerintah provinsi memilih menunggu penyampaian resmi LHP dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang sudah dijadwalkan.
Tahap itu menjadi penentu akhir atas peluang Jawa Timur mempertahankan predikat WTP. Jika kembali diraih, catatan tersebut akan memperpanjang konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang sudah terjaga lebih dari satu dekade.
DPRD sebut ada penyesuaian yang sudah disepakati
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono menegaskan rapat Badan Anggaran DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada hari yang sama tidak terkait langsung dengan hasil pemeriksaan BPK. Menurut dia, agenda rapat lebih diarahkan untuk menyelaraskan hasil evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Blegur menyebut DPRD dan Pemprov Jatim juga telah menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap hal-hal yang dinilai belum sesuai ketentuan. “Kita sepakati semua bahwa DPRD dan eksekutif melakukan perubahan-perubahan berkaitan dengan hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa proses pembenahan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan. Pemerintah daerah dan legislatif juga bergerak menyesuaikan aspek yang masih perlu diperbaiki agar tata kelola tetap sejalan dengan aturan.
Konsistensi menjadi taruhan utama
Bagi Pemprov Jatim, opini WTP bukan sekadar label administrasi. Capaian itu juga menjadi ukuran kepercayaan atas akuntabilitas dan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, penyerahan resmi LHP BPK atas LKPD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2025 di paripurna DPRD Jatim akan menjadi sorotan utama. Jika opini WTP kembali diberikan, Jawa Timur akan menambah satu lagi catatan konsistensi yang sudah dibangun secara beruntun selama 10 kali sebelumnya.
