Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance melontarkan kritik keras kepada dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, setelah keduanya menolak kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Vance menilai penolakan itu tidak sejalan dengan kondisi di lapangan dan justru berisiko merugikan kepentingan Israel sendiri.
Dalam wawancara dengan The New York Times, Vance menyebut langsung kedua nama tersebut. Ben-Gvir menjabat Menteri Keamanan Nasional, sementara Smotrich memegang jabatan Menteri Keuangan, dan keduanya sebelumnya menyerang nota kesepahaman yang ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
Vance Singgung Ketergantungan Israel pada Dukungan AS
Vance menegaskan bahwa Israel tidak bisa terus mengandalkan pendekatan militer untuk menyelesaikan seluruh persoalan keamanan. Ia menyoroti bahwa Israel adalah negara kecil dengan sekitar 9 juta penduduk, tetapi menghadapi persoalan keamanan yang jauh lebih kompleks dari sekadar serangan balasan.
“Apa sebenarnya usulan kalian? Kalian adalah negara dengan penduduk sekitar 9 juta jiwa. Kalian tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan keamanan nasional hanya dengan membunuh,” kata Vance seperti dikutip dari presstv.ir.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar sistem pertahanan yang melindungi Israel dalam beberapa bulan terakhir berasal dari Amerika Serikat. Menurut dia, dukungan itu dibayar oleh para pembayar pajak AS, sehingga Washington berhak mendorong arah kebijakan yang lebih menenangkan situasi kawasan.
Vance menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah positif bagi masa depan Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang saat ini menunjukkan simpati kepada Israel.
Isi Kesepakatan AS-Iran
Nota kesepahaman antara AS dan Iran memuat sejumlah poin penting, mulai dari penghentian permanen permusuhan di seluruh front hingga pencabutan blokade laut AS dalam waktu 30 hari. Kesepakatan itu juga mencakup pemulihan lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz, program rekonstruksi senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS, dan pencabutan sanksi Amerika Serikat.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua pihak memasuki masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian final yang lebih menyeluruh. Negosiasi tatap muka dijadwalkan dimulai pada 19 Juni di Swiss, dengan Pakistan dan Qatar bertindak sebagai mediator.
Kesepahaman ini muncul setelah perang yang disebut sebagai serangan teror oleh AS dan Israel terhadap Iran, yang menurut laporan dimulai pada akhir Februari. Dalam konteks itu, kesepakatan dipandang sebagai capaian diplomatik penting bagi Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran.
Penolakan Keras dari Ben-Gvir dan Smotrich
Ben-Gvir dan Smotrich menjadi dua tokoh paling keras yang menolak isi kesepakatan. Smotrich bahkan menulis di media sosial bahwa perjanjian itu buruk bagi Israel dan seluruh dunia bebas, sekaligus menuntut agar pasukan Israel tetap memiliki kebebasan penuh untuk menyerang Hezbollah di Lebanon.
Sikap keduanya mencerminkan ketegangan yang lebih luas di dalam pemerintahan Israel. Di satu sisi, ada dorongan untuk mempertahankan tekanan militer, sementara di sisi lain muncul kritik domestik terhadap kebijakan konfrontasi berkepanjangan yang dinilai mulai kehilangan dukungan.
Presiden Trump juga disebut tidak puas terhadap sejumlah tindakan militer Israel di Lebanon. Ia mengkritik serangan ke Beirut yang dinilai terlalu berlebihan dan mendorong pendekatan yang lebih hati-hati, sejalan dengan seruan gencatan senjata menyeluruh di semua front.
Perbedaan Arah Washington dan Tel Aviv
Kesepakatan AS-Iran memperlihatkan semakin lebarnya jarak pandang antara Washington dan sebagian elite politik Israel. Pemerintah AS disebut ingin menekan ketegangan dan menciptakan stabilitas kawasan, sementara sebagian pejabat Israel masih mengandalkan tekanan militer yang berkelanjutan.
Iran sendiri menyatakan bahwa mereka secara konsisten mendorong perdamaian melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi. Kesepahaman ini juga disebut membuka ruang untuk pembahasan yang lebih luas mengenai pencabutan sanksi, stabilitas kawasan, dan perdamaian jangka panjang.