Jawa Tengah sedang menyiapkan langkah yang jarang ditempuh daerah lain: memasukkan kurikulum perkoperasian ke sekolah dari SD hingga SMA. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dan disiapkan untuk mendukung program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemprov Jateng melihat pendidikan koperasi sebagai cara membangun pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai anak-anak perlu mengenal koperasi secara menyeluruh agar nilai gotong royong dan kerja sama tumbuh lebih kuat.
Materi disusun bertahap sesuai jenjang
Rancangan kurikulum itu dibuat berlapis agar sesuai dengan usia siswa. Di tingkat SD, murid akan dikenalkan pada konsep dasar koperasi.
Pada jenjang SMP, pembelajaran akan masuk ke struktur organisasi koperasi beserta tugas dan fungsinya. Sementara di SMA, siswa diarahkan pada kewirausahaan berbasis koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, mengatakan pola bertahap ini tidak hanya mengenalkan koperasi sebagai lembaga. Kurikulum itu juga ditujukan untuk menanamkan cara berpikir kolaboratif menuju kesejahteraan bersama.
Dari sekolah ke penguatan ekonomi rakyat
Luthfi menyebut provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan ingin implementasinya segera dimulai di pendidikan dasar. Ia menyampaikan hal itu saat menerima laporan dari Bramianto di kantornya.
Menurut Luthfi, penguatan pendidikan koperasi bukan semata soal teori organisasi. Ia menekankan bahwa pengenalan koperasi sejak kecil bisa membangun pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan.
Langkah ini juga memperlihatkan upaya Pemprov Jateng menjadikan sekolah sebagai pintu awal pembentukan karakter ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah ingin nilai gotong royong tidak berhenti sebagai jargon, tetapi masuk ke materi belajar yang lebih konkret.
Sudah dibahas dengan kementerian
Rancangan kurikulum tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemprov Jateng juga dijadwalkan bertemu Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas tindak lanjut implementasinya di sekolah.
Bramianto mengatakan pihaknya menargetkan kurikulum itu sudah bisa masuk pada tahun ajaran baru. Ia juga menyebut Gubernur Jateng siap meluncurkan program tersebut pada awal Juni.
Di sisi lain, pembahasan di tingkat pusat menjadi bagian penting karena kurikulum ini menyentuh banyak jenjang pendidikan. Pemprov Jateng perlu memastikan rancangan yang disusun bisa masuk ke sekolah tanpa mengganggu alur pembelajaran yang sudah berjalan.
Dirampungkan lewat forum teknis
Untuk mematangkan rancangan, Pemprov Jateng menggelar Focus Group Discussion Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5–7 Mei 2026. Forum itu melibatkan unsur Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tim ahli Dinas Koperasi dan UKM Jateng, serta praktisi gerakan koperasi.
Bramianto menyebut penyusunan kurikulum sudah dimulai sejak Oktober 2025. Ia mengatakan proses pembahasan dengan para guru yang dilibatkan mendapat respons positif dan dianggap menjadi dorongan penting untuk melanjutkan implementasi program ini.
Dengan arah kebijakan ini, Jawa Tengah menempatkan koperasi bukan hanya sebagai urusan ekonomi, tetapi juga sebagai bahan ajar sejak bangku sekolah. Targetnya jelas, yakni membangun pemahaman koperasi dari dasar hingga remaja agar program Merah Putih punya landasan sosial yang lebih kuat di masa depan.
Source: indoraya.news
