Jawa Tengah kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan paling konsisten di Indonesia. Pemprov Jateng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sekaligus menambah deretan capaian itu menjadi 15 kali beruntun.
Namun, yang paling menonjol dari capaian ini bukan hanya status WTP-nya. Sorotan utama justru tertuju pada tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atau TLRHP, yang dinilai menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
TLRHP Jadi Ukuran Kunci
Kepala Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat menilai penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi ukuran penting bagi kualitas pengelolaan pemerintahan. Ia menyebut capaian TLRHP Jawa Tengah sebagai salah satu yang paling menonjol dalam hasil pemeriksaan tersebut.
Widhi bahkan menyampaikan bahwa tingkat penyelesaian TLRHP Pemprov Jateng menjadi yang tertinggi di Indonesia. Penilaian itu menempatkan Jawa Tengah bukan hanya unggul dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam tindak lanjut temuan pemeriksaan.
Di Atas Rata-Rata Nasional
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut Pemprov Jateng mencatat capaian TLRHP sebesar 96,48 persen. Angka itu jauh melampaui rerata nasional yang berada di kisaran 75 persen.
Menurut Luthfi, WTP ke-15 beruntun harus menjadi tantangan baru bagi Pemprov Jateng. Ia menegaskan capaian tersebut perlu dijaga agar birokrasi daerah tetap bergerak menuju good and clean government.
Dorongan untuk Perangkat Daerah
Luthfi juga memberi perhatian khusus kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Ia meminta agar tidak ada penundaan dalam penyelesaian rekomendasi BPK, meski aturan memberi waktu hingga 60 hari.
Permintaan itu menunjukkan bahwa capaian WTP tidak berhenti pada angka opini audit. Pemerintah provinsi diminta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secepat mungkin agar kualitas tata kelola terus naik.
Makna di Balik Opini WTP
Bagi BPK, WTP bukan sekadar penilaian atas laporan keuangan. Widhi menilai opini tersebut juga berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, tingginya penyelesaian TLRHP menjadi bagian penting dari penguatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jawa Tengah kini dipandang berhasil menjaga kedisiplinan administratif sekaligus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
Penyerahan Dokumen di DPRD Jateng
Dokumen WTP diserahkan kepada Gubernur Ahmad Luthfi oleh Widhi Widayat di gedung DPRD Jateng. Seremoni itu menandai pengakuan atas capaian beruntun yang terus dipertahankan Pemprov Jawa Tengah.
Dengan WTP ke-15 dan TLRHP tertinggi secara nasional, Jawa Tengah menempatkan pengelolaan keuangan daerahnya dalam sorotan nasional. Capaian ini sekaligus menjadi penanda bahwa konsistensi tindak lanjut pemeriksaan ikut menentukan kuatnya tata kelola pemerintahan daerah.
Source: radioidola.com
