Ketidakpastian insentif disebut menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan motor listrik di Indonesia. Karena itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI mendesak pemerintah memberi kepastian bantuan pembelian selama minimal 3 tahun, bukan hanya 1 tahun.
Bagi pelaku industri, durasi yang pendek membuat pasar sulit bergerak stabil. Konsumen cenderung menunda pembelian, sementara produsen dan investor kesulitan menyusun rencana bisnis yang lebih panjang.
Kenapa 3 tahun dianggap penting
Public Relations & Event Executive AISMOLI, Riniwaty Sinaga, menilai kebijakan insentif sebaiknya tidak diperbarui dari tahun ke tahun. Menurut dia, stabilitas regulasi akan memberi sinyal yang lebih kuat kepada pasar dan ekosistem kendaraan rendah emisi.
AISMOLI menilai masa berlaku 3 tahun masih realistis karena berada dalam rentang pemerintahan yang sama. Namun asosiasi itu juga menilai 3 tahun belum ideal, sebab masa berlaku 5 tahun akan lebih baik untuk mendorong pertumbuhan organik yang berkelanjutan.
| Usulan Durasi | Penilaian AISMOLI | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| 1 tahun | Terlalu singkat | Belum cukup menciptakan pasar yang stabil |
| 3 tahun | Realistis | Memberi kepastian dalam satu periode pemerintahan |
| 5 tahun | Lebih ideal | Mendorong pertumbuhan organik yang berkelanjutan |
Kepastian pasar dinilai krusial
AISMOLI memandang insentif bukan sekadar potongan harga untuk pembeli. Kebijakan itu juga menjadi fondasi untuk membentuk pasar yang stabil, yang kemudian menentukan keberanian ekspansi usaha dan investasi.
Menurut asosiasi, insentif berdurasi pendek belum cukup mendorong volume pasar yang kuat. Tanpa intervensi pemerintah yang konsisten dalam jangka lebih panjang, ekosistem kendaraan listrik dinilai sulit berkembang secara mandiri.
Riniwaty juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besaran insentif. Regulasi teknis yang disiapkan sejak awal dinilai sama pentingnya agar program tidak tersendat saat aturan resmi diterbitkan.
Karena itu, AISMOLI meminta kesiapan teknis dibangun bersamaan dengan desain kebijakan. Dengan begitu, program bisa langsung berjalan begitu regulasi keluar dan tidak terhambat urusan administratif.
Pemerintah siapkan subsidi Rp5 juta
Di sisi lain, pemerintah berencana kembali memberi subsidi Rp5 juta untuk setiap pembelian sepeda motor listrik baru. Skema ini ditujukan untuk mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi, terutama di kota-kota besar Indonesia.
Aturan subsidi itu disebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Rencana tersebut kembali memunculkan sorotan karena kebijakan serupa sebelumnya hanya berlaku selama 1 tahun.
Bagi pelaku industri, persoalan utama bukan hanya ada atau tidak adanya subsidi. Yang lebih menentukan adalah seberapa lama kebijakan itu dijamin berlaku agar pasar bisa merespons dengan lebih stabil.
AISMOLI menyatakan siap bersinergi bila pemerintah mengumumkan kebijakan baru dalam waktu dekat. Di mata asosiasi, insentif jangka panjang dapat membantu membentuk ekosistem kendaraan listrik yang lebih sehat dan mendorong adopsi yang tidak hanya sesaat.
Dengan kepastian yang lebih panjang, pelaku usaha disebut bisa menyiapkan strategi produksi, distribusi, dan pengembangan pasar secara lebih terukur. Karena itu, penyelesaian regulasi subsidi Rp5 juta pada Juli 2026 akan menjadi langkah penting, tetapi efektivitasnya dinilai akan jauh lebih besar jika masa berlakunya juga dipastikan sejak awal.