Koalisi lebih dari 10 asosiasi otomotif di Thailand mendesak pemerintah menaikkan pajak kendaraan listrik impor utuh atau CBU. Langkah itu mereka dorong untuk menahan arus mobil listrik China yang dinilai semakin menekan produsen dan pemasok komponen lokal.
Dorongan tersebut datang di tengah kekhawatiran bahwa percepatan transisi ke kendaraan listrik justru bisa melemahkan basis manufaktur domestik. Bagi pelaku industri, isu ini tidak hanya soal tarif, tetapi juga soal lapangan kerja, keberlanjutan produksi, dan rantai pasok yang sudah lama dibangun di Thailand.
Biaya produksi lokal dianggap kalah
Electric Vehicle Association of Thailand, Thai Auto-Parts Manufacturers Association, dan kelompok industri lain yang mewakili lebih dari 1.500 pelaku industri menyampaikan proposal darurat kepada pemerintah pada 14 Mei. Mereka menyebut situasi ini sebagai “krisis paling serius” saat Thailand mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Koalisi menilai biaya memproduksi kendaraan di Thailand kini sekitar 30-40 persen lebih mahal dibanding mengimpor mobil serupa dari China. Selisih itu, menurut mereka, membuat produsen lokal dan pemasok komponen semakin sulit bersaing.
Mereka juga menilai transisi yang terlalu cepat tanpa perlindungan tambahan bisa menggerus manufaktur domestik. Dalam pandangan koalisi, tekanan itu berpotensi mengancam kelangsungan hidup produsen komponen Thailand yang bergantung pada ekosistem otomotif nasional.
Usul pajak dinaikkan ke 32 persen
Untuk menutup celah persaingan itu, koalisi meminta pajak cukai EV CBU dinaikkan menjadi minimal 32 persen. Mereka menilai angka itu akan menciptakan selisih 30 poin persentase dibanding EV produksi lokal yang saat ini hanya dikenakan pajak cukai 2 persen.
Usulan tersebut dibuat agar kendaraan impor utuh tidak memiliki keunggulan harga yang terlalu besar. Koalisi berharap kebijakan itu bisa memberi ruang lebih adil bagi produsen yang membangun basis produksi di Thailand.
Mereka menekankan bahwa promosi EV seharusnya tidak merusak industri yang sudah ada. Karena itu, proteksi tambahan dipandang perlu agar transformasi ke kendaraan listrik tetap berjalan tanpa menghantam manufaktur lokal secara langsung.
Skema kuota impor ikut diajukan
Selain kenaikan pajak, koalisi juga menawarkan skema kuota impor yang dikaitkan dengan produksi lokal. Model ini dimaksudkan agar perusahaan yang benar-benar berinvestasi di Thailand tetap mendapat ruang untuk mengimpor EV CBU.
Dalam proposal itu, perusahaan yang berproduksi di Thailand masih boleh mengimpor EV CBU dengan tarif cukai rendah 10 persen. Namun kuota impor tersebut dibatasi maksimal 10 persen dari total volume produksi masing-masing perusahaan.
Koalisi juga meminta aturan kandungan lokal sebesar 80 persen. Mereka ingin metode perhitungan baru agar celah aturan bisa ditutup, termasuk soal keuntungan perusahaan dan biaya tenaga kerja yang dinilai selama ini bisa melemahkan dukungan terhadap produsen komponen Thailand.
Kekhawatiran kembali dipilihnya impor utuh
Tekanan kepada pemerintah Thailand muncul karena ada kekhawatiran pabrikan China akan kembali memilih mengimpor EV CBU ketimbang melanjutkan produksi di Thailand. Bagi industri lokal, skenario itu berisiko mempersempit manfaat investasi yang sebelumnya diharapkan hadir dari gelombang kendaraan listrik.
Koalisi menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pengganti yang lebih kuat. Mereka melihat tantangan ini sebagai ujian untuk menjaga keseimbangan antara percepatan adopsi EV dan perlindungan terhadap basis industri yang menopang banyak pekerjaan.
Keputusan kini berada di tangan pemerintah Thailand. Opsi yang dihadapi tidak sederhana, karena harus menimbang dorongan elektrifikasi yang cepat sekaligus menjaga daya tahan manufaktur lokal dan para pemasok komponen di dalam negeri.
Source: www.cnnindonesia.com-
-
-
-
