Ratusan korban bencana di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara, belum juga pindah ke hunian tetap yang sudah berdiri. Masalah utamanya bukan pada bangunan rumah, melainkan pada fasilitas dasar yang belum siap dipakai.
Di kawasan itu, 103 unit rumah bantuan pascabencana sudah selesai secara fisik, tetapi akses jalan utama belum layak, listrik belum berfungsi, dan air bersih belum mengalir. Karena itu, banyak penerima manfaat memilih tetap di pengungsian atau memperpanjang sewa rumah.
Rumah Ada, Kebutuhan Dasar Masih Tertinggal
Sejumlah warga menilai hunian tetap di Desa Dolok Nauli belum layak dihuni sepenuhnya. Sebagian rumah bahkan masih dilaporkan mengalami kebocoran atap, sehingga warga belum merasa aman untuk menempatinya.
R. Siregar, salah satu penerima manfaat, menyebut ketiadaan listrik dan air bersih sebagai hambatan utama. Ia mengatakan sebagian warga terpaksa memperpanjang kontrak rumah sewa karena kebutuhan paling dasar di kawasan itu belum tersedia.
| Data Proyek | Informasi |
|---|---|
| Jumlah bangunan | 103 unit |
| Lokasi | Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara |
| Sumber dana | Bantuan Keluarga Besar Maruarar Sirait |
| Status | Bangunan fisik selesai, infrastruktur pendukung masih dalam proses |
Jalan, Listrik, dan Air Masih Dikerjakan
Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Tapanuli Utara, Nokman Simanungkalit, menjelaskan pemasangan listrik sedang berlangsung setelah ada nota kesepahaman antara Pemkab Tapanuli Utara dan PLN. Untuk air bersih, pihak pelaksana masih mengerjakan pemasangan jaringan perpipaan.
Soal akses jalan, pengerjaan baru akan dilakukan setelah pembangunan tembok penahan tanah di belakang kawasan perumahan selesai. Menurut Nokman, jalan utama saat ini masih digunakan kendaraan berat pengangkut material, sehingga pekerjaan fisik di jalur tersebut belum bisa langsung dimulai.
Koordinasi di Lapangan Masih Terbatas
Kepala Desa Dolok Nauli, Jonas Aritonang, mengatakan pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan huntap. Karena itu, keluhan warga selama ini lebih banyak disampaikan langsung ke pihak pelaksana atau dinas terkait.
Situasi tersebut membuat koordinasi di lapangan berjalan terbatas, sementara kebutuhan dasar penghuni belum terpenuhi. Hingga kini, warga masih menunggu penyelesaian listrik, air bersih, dan akses jalan agar 103 unit rumah bantuan itu benar-benar bisa dihuni.