Penolakan Hizbullah terhadap perjanjian kerangka kerja Lebanon-Israel yang ditandatangani di Washington menambah panas situasi politik dan keamanan di kawasan itu. Naim Qassem menegaskan kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat tersebut tidak sah dan merugikan kedaulatan Lebanon.
Melalui video yang disiarkan televisi Lebanon Al-Manar, Qassem juga menyebut isi perjanjian itu sebagai sesuatu yang “menghina” dan “memalukan”. Sikap ini memperlihatkan bahwa Hizbullah memandang kesepakatan tersebut bukan sebagai jalan keluar, melainkan sebagai tekanan politik terhadap Lebanon.
Keberatan pada peran Washington
Dalam pernyataannya, Qassem menolak proses yang melibatkan Washington sebagai mediator. Bagi Hizbullah, persoalan ini bukan sekadar soal keamanan, tetapi juga menyangkut martabat dan hak politik Lebanon.
Qassem menegaskan bahwa ketentuan dalam nota kesepahaman Iran-AS harus dijalankan. Pernyataan itu menjadi bagian dari penolakan kerasnya terhadap kerangka kesepakatan yang baru dirampungkan di Washington.
Polemik penarikan pasukan dan pelucutan senjata
Salah satu titik paling sensitif ada pada klausul yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah. Qassem menyebut gagasan itu sangat berbahaya dan melanggar seluruh “garis merah” yang dijaga kelompok tersebut.
Menurut pandangan Hizbullah, menyatukan dua isu itu dalam satu kerangka memberi tekanan besar tanpa jaminan yang setara bagi Lebanon. Karena itu, perjanjian tersebut dinilai tidak adil dan justru memperlemah posisi Lebanon di hadapan Israel.
Gencatan senjata yang masih rapuh
Di tengah penolakan itu, situasi di lapangan juga belum benar-benar tenang. Reuters melaporkan Israel dan Hizbullah sempat menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni, mengutip seorang pejabat Amerika Serikat.
Namun, bentrokan dan aksi saling serang tetap terjadi pada 20 Juni. Kepala staf pasukan pertahanan Israel, Eyal Zamir, bahkan menggambarkan gencatan senjata tersebut sebagai rapuh dan meminta pasukan tetap bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lanjutan.
| Isu Utama | Sikap Hizbullah | Dampak yang Dikhawatirkan |
|---|---|---|
| Perjanjian di Washington | Dianggap tidak sah dan memalukan | Dinilai merugikan kedaulatan Lebanon |
| Peran AS sebagai mediator | Ditolak keras | Dipandang sebagai tekanan politik |
| Penarikan pasukan dan pelucutan senjata | Dianggap sangat berbahaya | Melanggar “garis merah” Hizbullah |
Penolakan Hizbullah menambah rumit upaya meredakan konflik antara Lebanon dan Israel. Di satu sisi, ada dorongan diplomatik untuk mencari formula penyelesaian, tetapi di sisi lain masih ada penolakan keras dari kelompok bersenjata utama di Lebanon.
Selama isu kedaulatan, penarikan pasukan, dan pelucutan senjata belum menemukan titik temu, perjanjian di Washington belum terlihat mampu membangun kepercayaan semua pihak. Situasi itu membuat ketegangan antara Lebanon dan Israel tetap berpotensi berlanjut.
