Pemerintah belum memutuskan skema harga khusus BBM untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan berkapasitas besar. Kajian ini terutama menyasar kapal 30 GT hingga 200 GT, sementara nelayan kecil sudah lebih dulu menikmati subsidi BBM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pembahasan masih berjalan dan belum naik ke tahap keputusan final. Rencana itu akan lebih dulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Nelayan kecil sudah lebih dulu disubsidi
Airlangga menjelaskan bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT selama ini sudah menerima BBM subsidi dengan harga Rp 6.800 per liter. Karena itu, fokus kajian pemerintah saat ini diarahkan pada kelompok nelayan dan usaha perikanan yang memakai kapal lebih besar.
Kelompok kapal 30 GT hingga 200 GT selama ini masih membeli BBM dengan harga industri. Skema baru sedang dipertimbangkan agar biaya operasional kapal perikanan besar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
| Kelompok | Kapasitas Kapal | Status BBM |
|---|---|---|
| Nelayan kecil | Di bawah 30 GT | Sudah mendapat subsidi Rp 6.800 per liter |
| Nelayan dan pelaku usaha perikanan yang dikaji | 30 GT hingga 200 GT | Masih dalam pembahasan harga khusus BBM |
Harga minyak yang bergejolak jadi alasan utama
Airlangga menyebut volatilitas harga minyak sebagai alasan utama pemerintah belum tergesa-gesa mengambil keputusan. Menurut dia, harga minyak yang terlalu bergejolak membuat pembahasan harus dihitung dengan hati-hati.
“Selalu (disebabkan harga minyak) karena harga (minyak) terlalu bergejolak,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menjelaskan adanya permintaan harga BBM khusus dari para nelayan dan kapal perikanan besar. Ia menyebut pemerintah tengah mengkaji harga BBM yang dikhususkan bagi nelayan dengan kapasitas kapal 30 hingga 200 GT.
Trenggono mengatakan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT selama ini masih membeli BBM dengan harga industri. Ia menambahkan bahwa kebutuhan nelayan besar sudah masuk dalam pembahasan pemerintah, meski tetap harus dihitung lebih dulu agar skemanya tepat.
“Yang paling penting, keinginan para nelayan besar yang (kapasitas kapalnya) 30 GT sampai 200 GT itu, supaya mereka bisa dapat harga yang mereka inginkan. Mereka usul, mintanya kan murah, tapi kan kita akan ada hitungan,” ujarnya.