Alphabet, induk Google, resmi masuk ke jajaran raksasa teknologi yang meneken kontrak dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada 2026. Kesepakatan ini menempatkan Google lebih dalam ke area AI pertahanan yang sensitif, terutama karena menyangkut penggunaan model kecerdasan buatan untuk informasi rahasia.
Langkah tersebut langsung memunculkan pertanyaan baru soal batas antara keamanan nasional dan pengawasan. Di satu sisi, Pentagon mendapat akses legal untuk memakai tool AI Google untuk kebutuhan pemerintah, tetapi di sisi lain kontrak ini kembali menghidupkan kekhawatiran lama tentang penyalahgunaan teknologi oleh militer.
AI untuk jaringan terklasifikasi
Menurut sumber yang familiar dengan masalah ini, kesepakatan terbaru Google berkaitan dengan penggunaan AI di jaringan terklasifikasi. Jaringan seperti ini dipakai untuk menangani pekerjaan sensitif, termasuk perencanaan misi dan penargetan senjata.
Google bukan satu-satunya perusahaan yang masuk skema tersebut. Pentagon juga meneken kerja sama serupa dengan OpenAI dan xAI milik Elon Musk, dan semuanya diminta menyuplai tool AI untuk penggunaan rahasia.
Sebelumnya, Pentagon juga telah meneken kesepakatan senilai kisaran US$200 juta untuk tiap lab AI pada 2025, termasuk untuk Anthropic, OpenAI, dan Google. Reuters melaporkan bahwa Pentagon juga menekan OpenAI dan Anthropic agar tool AI mereka tersedia di jaringan terklasifikasi tanpa standar batasan yang biasa berlaku bagi pengguna umum.
Batas yang tertulis di kontrak
Perjanjian terbaru Google mewajibkan perusahaan membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI atas permintaan pemerintah. Menurut The Information, klausul ini menjadi bagian penting dari kerja sama karena menyangkut cara tool AI digunakan dalam lingkungan sensitif.
Kontrak itu juga memuat larangan eksplisit. Teks perjanjian menyebut tool AI tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh digunakan dalam pengawasan massal domestik atau senjata otonom, termasuk pemilihan target, tanpa pengawasan dan kontrol manusia yang tepat.
Namun, perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa Google tidak memperoleh hak untuk mengendalikan atau memveto pengambilan keputusan operasional pemerintah yang sah. Artinya, perusahaan tetap memegang peran teknis, tetapi tidak diberi kuasa untuk menghentikan keputusan operasional lembaga negara.
Gelombang penolakan dari dalam Google
Kerja sama Google dengan pemerintah AS di bidang AI militer juga memunculkan penolakan internal. Ratusan karyawan Google sebelumnya mengirim surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai untuk menghentikan kerja sama tersebut, termasuk lebih dari 20 direktur, direktur senior, dan wakil presiden.
Di antara penandatangan juga ada peneliti senior Google DeepMind, unit bisnis Google yang berfokus pada AI. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran soal keterlibatan perusahaan dalam proyek pertahanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal perusahaan sendiri.
Sikap Google dan pemerintah AS
Departemen Pertahanan AS, yang kini disebut Departemen Perang oleh Presiden Donald Trump, menolak berkomentar mengenai masalah ini. Sikap itu membuat rincian kerja sama tetap bergantung pada informasi yang beredar dari pihak-pihak yang mengetahui pembahasannya.
Google menyatakan bahwa pihaknya mendukung lembaga pemerintah di seluruh proyek rahasia dan non-rahasia. Seorang juru bicara perusahaan menegaskan bahwa Google tetap berpegang pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.
Juru bicara Google juga menyebut penyediaan akses API ke model komersial perusahaan, termasuk di infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri sebagai pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional. Dengan kontrak baru ini, Google kini resmi berada di pusat persaingan penyedia AI untuk kebutuhan keamanan Amerika Serikat.
