Badan Gizi Nasional memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan meski pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja operasional dalam APBN 2026. Penyesuaian itu diarahkan agar belanja negara lebih tepat sasaran, sementara komitmen terhadap MBG tetap dijaga.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa efisiensi tidak menyasar komitmen program MBG. Menurut dia, penyesuaian lebih banyak berlaku pada belanja operasional dan justru dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan
BGN menyebut koordinasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program. Nanik mengatakan pihaknya menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, termasuk dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sinergi antarlembaga dinilai penting agar kualitas program tetap terjaga. BGN juga menekankan perlunya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat tidak terganggu.
Pagu besar untuk dukung layanan MBG
Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana itu dipakai untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah.
Cakupan program juga terus meluas. Hingga 24 Mei 2026, BGN mencatat MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan skala pelaksanaan MBG yang sangat besar. Karena itu, BGN menilai efisiensi anggaran harus diarahkan untuk memperkuat kualitas implementasi, bukan mengurangi layanan yang diterima masyarakat.
Efisiensi diarahkan agar program lebih tepat sasaran
BGN menegaskan efisiensi justru ditujukan untuk membuat pelaksanaan program lebih tepat guna dan tepat sasaran. Nanik menyebut prinsip utama lembaganya adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal.
Pernyataan ini memperlihatkan posisi BGN di tengah penyesuaian belanja negara. Di satu sisi, lembaga ini mendukung upaya pemerintah memperkuat efektivitas anggaran, tetapi di sisi lain tetap menjaga agar program strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto itu tidak kehilangan daya jangkaunya.
BGN menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga. Dengan pola itu, efisiensi diharapkan tidak berubah menjadi pengurangan komitmen, melainkan menjadi cara untuk memperkuat manfaat MBG agar semakin luas dan berkelanjutan.
