Dukungan ribuan warga membuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Barat mendapat pengawalan khusus dari DPRD setempat. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menilai aspirasi publik itu menunjukkan program ini punya tempat kuat di masyarakat.
Pradi menyebut MBG bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, ia menilai keberlanjutannya perlu dijaga agar manfaatnya tetap dirasakan anak-anak dan keluarga.
Manfaat langsung jadi alasan dukungan
Menurut Pradi, perhatian warga terhadap MBG muncul karena program ini dinilai membantu pemenuhan gizi anak sejak dini. Ia menilai kebijakan seperti ini cenderung mendapat dukungan luas ketika dampaknya terasa langsung oleh masyarakat.
Program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto itu juga dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. DPRD Jawa Barat, kata Pradi, akan mendukung dan mengawal pelaksanaannya sesuai kewenangan yang dimiliki.
| Aspek | Isi Pokok | Penilaian Pradi Supriatna |
|---|---|---|
| Program | Makan Bergizi Gratis (MBG) | Perlu dilanjutkan |
| Manfaat | Pemenuhan gizi anak dan dukungan bagi keluarga | Dirasakan langsung oleh masyarakat |
| Tujuan | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | Bernilai strategis nasional |
| Sikap DPRD Jabar | Mengawal keberlanjutan program | Disesuaikan dengan kewenangan |
Tata kelola harus dibenahi, bukan program dihentikan
Pradi menegaskan bahwa persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak seharusnya membuat program dihentikan. Ia mengatakan, jika ada penyimpangan, yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya.
Ia mengibaratkan persoalan itu seperti rumah bocor, sehingga yang harus diproses adalah oknum yang menyimpang, bukan membongkar seluruh bangunannya. Dalam pandangannya, penanganan dugaan penyimpangan harus tetap berjalan agar akuntabilitas program terjaga.
Pradi juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menangani dugaan penyimpangan dalam program tersebut. Ia menilai penegakan hukum penting untuk memastikan MBG tetap berada di jalur yang benar.
Selain itu, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dukungan terhadap proses hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, menurut dia, menjadi bagian dari upaya menjaga integritas program.
Aspirasi warga akan diteruskan ke pemerintah pusat
Pradi mengatakan aspirasi masyarakat Jawa Barat akan dibawa ke pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa suara warga perlu didengar karena mereka merasakan langsung manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Ia juga berharap program ini bisa berjalan lebih optimal ke depan. Dorongan yang disampaikan mencakup peningkatan kualitas layanan, pemerataan penerima manfaat, dan pelibatan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaannya.
Menurut Pradi, keterlibatan pelaku usaha setempat tidak hanya memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu, MBG diharapkan memberi dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan gizi.
Pengawalan terhadap program ini kini menjadi perhatian DPRD Jawa Barat seiring masuknya aspirasi dari ribuan warga. Di tengah dorongan perbaikan tata kelola, keberlanjutan MBG tetap diposisikan sebagai hal yang perlu dijaga karena manfaatnya dinilai langsung terasa di masyarakat.