Aksi Kamisan ke-908 di depan Istana Merdeka berubah menjadi ruang kritik tajam terhadap arah pendidikan tinggi. Di tengah peserta aksi yang duduk menyimak kuliah jalanan, dosen FISIP UI Irwansyah menyorot kampus yang menurutnya makin bergeser menjadi ruang komersial.
Ia menilai pendidikan tinggi kini lebih dekat dengan logika pasar daripada cita-cita pembebasan. Dalam pandangannya, kampus diperlakukan seperti industri yang menyiapkan tenaga kerja, bukan ruang yang melahirkan pemikir kritis dan humanis.
Kampus dan logika pasar
Irwansyah menyebut ada masalah serius dalam cara pengetahuan diproduksi saat ini. Ia menilai ilmu pengetahuan telah diprivatisasi untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memperluas akses dan kesadaran publik.
Ia juga mengaitkan kondisi itu dengan masuknya prinsip neoliberalisme ke dunia pendidikan. Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi disebut tidak berhenti di sektor ekonomi, tetapi ikut membentuk cara kampus bekerja.
Dampaknya, kampus dinilai makin menyerupai fasilitas umum berbayar yang melayani kepentingan pasar. Mahasiswa pun disebut lebih sering diposisikan sebagai komoditas ketimbang subjek yang perlu diperkaya pengetahuan dan kesadarannya.
Irwansyah menegaskan bahwa pengetahuan tidak boleh tunduk pada narasi penguasa. Ia memandang kekuatan yang tidak bisa direbut adalah pengetahuan yang lahir dari kesadaran diri, bukan dari kepentingan penindas.
Ingatan sejarah yang tergerus
Kritik Irwansyah juga menyasar Universitas Indonesia sebagai institusi yang ia sebut abai terhadap sejarah pelanggaran HAM yang melibatkan mahasiswanya. Ia menyinggung Yap Yun Hap, mahasiswa UI yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi I pada 24 September 1999.
Menurutnya, sosok Yap Yun Hap tidak pernah benar-benar diakui secara resmi oleh kampus. Ia menyebut tidak ada monumen khusus untuk mengenangnya dan namanya juga tidak diajarkan dalam kurikulum sejarah universitas.
Bagi Irwansyah, penghilangan ingatan semacam itu bukan sekadar kelalaian. Ia melihatnya sebagai cara sistemik membentuk generasi yang tidak peduli pada politik, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Ia menilai dampaknya sangat luas karena generasi baru bisa tumbuh tanpa kepekaan terhadap penindasan yang masih berlangsung. Kondisi itu, menurutnya, juga membuat publik lebih mudah abai terhadap bentuk-bentuk kolonialisme internal, termasuk yang terjadi di Papua.
Dari reformasi ke perlawanan baru
Irwansyah mengaitkan kritiknya dengan semangat Reformasi 1998 yang menurutnya belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Ia bahkan menyebut situasi hari ini bukan kelanjutan cita-cita reformasi, melainkan bentuk rezim yang ia pandang otoriter, fasis, dan imperialis.
Meski nadanya keras, ia tidak mendorong massa tenggelam dalam keputusasaan. Ia justru menyerukan agar kemarahan diubah menjadi energi perlawanan dan pengetahuan dijadikan senjata untuk memperkuat demokrasi yang bebas dari penindasan.
Di tengah kuliah jalanan itu, Irwansyah sempat melantangkan seruan “Rakyat Bersatu, Tak Bisa Dikalahkan!”. Pesannya ditutup dengan penekanan bahwa pendidikan semestinya terus berjalan sebagai proses mengajar dan membangun kesadaran, karena pengetahuan tetap menjadi kekuatan penting untuk menghadapi penindasan.
Source: www.suara.com
