Kritik Dino Patti Djalal soal frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto memantik respons dari Istana. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan bahwa ukuran utama sebuah lawatan kenegaraan bukan pada besarnya biaya, melainkan pada manfaat yang dihasilkan bagi bangsa.
Qodari menilai setiap keputusan Presiden untuk bepergian ke luar negeri tetap melalui pertimbangan matang. Ia mengatakan arah kebijakan itu selalu ditujukan untuk kepentingan Indonesia, sehingga publik perlu melihat hasil akhirnya secara menyeluruh.
Istana soroti hasil, bukan ongkos
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Qodari menekankan bahwa azas kemanfaatan harus menjadi tolok ukur utama. Ia menilai kunjungan luar negeri baru layak dianggap efektif bila menghasilkan dampak nyata, terutama dalam bentuk kerja sama konkret.
Ia mencontohkan lawatan Presiden ke Prancis yang disebut membahas sejumlah kerja sama bilateral. Bidang yang disebut masuk pembahasan antara lain pertahanan dan pendidikan, dua sektor yang dinilai punya nilai strategis bagi Indonesia.
Menurut Qodari, banyak aspek kerja sama dibicarakan dalam agenda tersebut. Karena itu, ia meminta publik tidak hanya berhenti pada persepsi ongkos perjalanan yang terlihat besar di awal.
Kritik Dino soal biaya perjalanan
Di sisi lain, Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo lewat unggahan video di akun X miliknya. Ia menyoroti bahwa perjalanan kepala negara ke luar negeri dapat menyerap biaya yang sangat besar dari berbagai komponen.
Dino menyebut biaya itu mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi dan pendamping. Ia bahkan mengatakan satu perjalanan luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Dari sudut pandangnya, kunjungan luar negeri sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering bila manfaatnya belum sepadan dengan anggaran yang terpakai. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga efisiensi tanpa mengabaikan kepentingan diplomasi.
Lima cara agar diplomasi tetap berjalan
Meski mengkritik frekuensi perjalanan, Dino tetap menawarkan sejumlah cara agar hubungan antarnegara tetap terjaga. Saran pertamanya adalah memaksimalkan komunikasi jarak jauh seperti video call, zoom call, atau telepon.
Ia juga mengusulkan agar Presiden memanfaatkan forum internasional untuk bertemu kepala negara lain. Cara itu dinilai bisa membantu menghemat anggaran tanpa menghentikan komunikasi diplomatik.
Dino turut meminta agar kunjungan internasional direncanakan secara profesional dan tidak sekadar bersifat seremonial. Ia juga mendorong agar Indonesia lebih banyak menerima tamu negara dalam satu tahun ke depan.
Saran terakhir yang ia ajukan adalah menyerahkan misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Sebagai pembanding, Dino menyebut Presiden China Xi Jinping yang dinilainya lebih sering menerima tamu negara di Beijing.
Perdebatan soal efektivitas diplomasi
Respons Qodari menunjukkan bahwa Istana menempatkan hasil diplomasi sebagai penentu utama nilai sebuah perjalanan luar negeri. Selama kunjungan itu menghasilkan kerja sama yang strategis dan bernilai bagi negara, biaya yang dikeluarkan dianggap memiliki dasar yang kuat.
Perdebatan ini memperlihatkan dua cara pandang yang sama-sama menyoroti efektivitas diplomasi. Satu pihak menekankan efisiensi anggaran, sementara pihak lain menilai manfaat politik, ekonomi, dan kerja sama yang diperoleh Indonesia jauh lebih penting untuk dihitung.
Source: www.viva.co.id
