Sorotan publik terhadap Nanik Sudaryati Deyang menguat tepat saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Di saat lembaga itu berada dalam pengawasan ketat, profil kekayaan pejabat barunya ikut menjadi perhatian.
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan pada 17 Januari 2025 mencatat total harta Nanik sebesar Rp6.303.290.605. Dalam laporan yang sama, ia tercatat tidak memiliki utang.
Pelantikan Nanik dilakukan setelah pergantian pimpinan di BGN. Ia menggantikan Dadan Hindayana, yang sebelumnya dicopot dari jabatan tersebut pada 2 Juni 2026.
Nama Nanik juga sudah akrab di lingkungan BGN sebelum naik menjadi kepala lembaga. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Komposisi harta yang didominasi properti
Porsi terbesar kekayaan Nanik berasal dari aset tanah dan bangunan. Nilainya mencapai lebih dari Rp5,4 miliar dan menjadi komponen paling dominan dalam hartanya.
Aset properti itu tersebar di wilayah Jabodetabek, terutama Depok dan Bekasi. Salah satu yang paling besar adalah tanah dan bangunan seluas 237 meter persegi tanah dan 320 meter persegi bangunan di Depok dengan nilai Rp1,5 miliar.
Selain aset utama tersebut, Nanik juga melaporkan sejumlah properti lain di Depok. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp163 juta hingga Rp1,2 miliar.
Komposisi itu menunjukkan bahwa kekayaan Nanik bertumpu pada aset tidak bergerak. Pola seperti ini kerap menjadi sorotan karena publik dapat melihat sumber dominan kekayaan seorang pejabat dengan lebih jelas.
Di luar properti, Nanik juga mencatat kepemilikan kendaraan bermotor. Total nilai kendaraan yang dilaporkan mencapai Rp705 juta.
Rincian jenis kendaraan tidak seluruhnya disebutkan secara terbuka dalam informasi yang tersedia. Namun, angka itu tetap menempatkan kendaraan sebagai salah satu komponen penting dalam kekayaannya.
Fakta lain yang menonjol adalah nihilnya kewajiban utang. Dalam pelaporan harta pejabat, data tanpa pinjaman biasanya ikut diperhatikan publik.
Mengapa laporan harta itu ikut disorot
Transparansi aset Nanik menjadi penting karena ia kini memimpin lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis. BGN berada di garis depan pelaksanaan program strategis tersebut dan sedang menghadapi pengawasan ketat.
Sorotan terhadap BGN juga menguat karena pergantian pimpinan terjadi dalam situasi sensitif. Dadan Hindayana disebut telah dijemput Kejaksaan Agung, sementara kantor BGN juga digeledah oleh Kejagung.
Dalam situasi seperti itu, publik biasanya menaruh perhatian lebih besar pada rekam jejak dan keterbukaan pejabat pengganti. LHKPN menjadi salah satu instrumen awal untuk membaca profil keuangan pejabat baru.
Di Indonesia, pelaporan harta melalui LHKPN merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui KPK, laporan tersebut diaudit untuk memastikan tidak ada kekayaan tidak wajar yang muncul selama masa jabatan.
Karena itu, angka kekayaan Rp6,30 miliar milik Nanik tidak hanya dibaca sebagai data administratif. Nilai dan komposisinya ikut dinilai dalam konteks kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga yang dipimpinnya.
Latar belakang Nanik sebelum memimpin BGN
Nanik Sudaryati Deyang lahir di Madiun pada 3 Januari 1968. Sebelum masuk ke birokrasi, ia dikenal sebagai jurnalis di Tabloid Bangkit yang berada dalam Kompas Gramedia Group.
Pengalaman panjang di media dinilai membentuk kemampuan komunikasi publiknya. Bekal itu terlihat saat ia menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Sebelum masuk ke BGN, Nanik juga sempat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina. Latar belakang itu membuat profilnya berada di persimpangan antara komunikasi, manajemen, dan isu publik.
Selama di BGN, ia beberapa kali tampil sebagai juru bicara lembaga. Dalam salah satu momen yang menyita perhatian, ia sempat menangis saat meminta maaf atas insiden keracunan yang menimpa siswa.
Peristiwa itu terjadi ketika program Makan Bergizi Gratis menghadapi kritik dan tantangan di lapangan. Isu keracunan makanan di beberapa daerah ikut menjadi ujian besar bagi BGN.
Kini, sebagai kepala lembaga, Nanik menghadapi tantangan yang lebih besar daripada saat masih menjadi wakil. Selain menjaga kelancaran program, ia juga harus membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola BGN.
Di tengah sorotan itu, LHKPN menjadi titik awal pembacaan publik atas pejabat baru ini. Catatan kekayaan Rp6.303.290.605 tanpa utang membuat profil finansial Nanik ikut diperiksa lebih dekat seiring perannya yang semakin sentral di BGN.
Source: www.suara.com-
-
-
-
