Tekanan harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak mendorong Kementerian Pertanian dan dinas peternakan se-Jawa bergerak serempak. Fokus utamanya bukan hanya menahan harga agar tidak terus turun, tetapi juga menata ulang data perunggasan supaya kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Masalah ini muncul saat pasokan dinilai lebih tinggi daripada kemampuan serap pasar. Akibatnya, harga di sejumlah wilayah disebut berada di bawah biaya pokok produksi peternak, sehingga ruang usaha mereka makin sempit.
Kolaborasi pusat dan daerah jadi penentu
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menegaskan persoalan perunggasan tidak bisa dibebankan ke pemerintah pusat saja. Karena itu, Kementan mengundang seluruh dinas yang membidangi peternakan di Pulau Jawa untuk mencari jalan keluar bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (25/6/2026).
Dalam koordinasi itu, pemerintah pusat menekankan perlunya kolaborasi, koordinasi, dan tanggung jawab bersama agar kondisi peternak segera membaik. Sejumlah langkah sudah disiapkan untuk menjaga stabilitas usaha perunggasan di tengah tekanan pasar.
Langkah tersebut mencakup dorongan penyerapan livebird dan telur ayam ras, pengendalian produksi DOC Final Stock (FS) broiler, serta imbauan afkir ayam ras petelur yang sudah berumur lebih dari 90 minggu. Kementan juga menyiapkan penyesuaian kebijakan lain agar rantai usaha perunggasan tetap sehat dan berkelanjutan.
Data yang sinkron jadi dasar keputusan
Kementan menilai pembenahan data perunggasan menjadi kebutuhan mendesak karena sinkronisasi antara pusat dan daerah akan menentukan arah kebijakan. Hary mengatakan keterlibatan aktif dinas daerah dibutuhkan untuk menyusun mekanisme pengumpulan data yang akurat dan seragam.
Data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dipandang sebagai fondasi agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kondisi lapangan. Tanpa data yang kuat, intervensi berisiko tidak efektif saat pasar menghadapi fluktuasi pasokan dan harga.
Fokus awal koordinasi ditempatkan di Pulau Jawa karena wilayah ini menjadi pusat produksi unggas nasional. Kementan menyebut sekitar 63 persen pasokan daging ayam dan telur nasional berasal dari Pulau Jawa, sehingga pembenahan di wilayah ini dianggap bisa memberi dampak besar bagi pasar nasional.
Daerah ikut menopang penyerapan
Pemerintah daerah di Pulau Jawa menyatakan dukungan terhadap langkah Kementan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir, mengatakan pihaknya tetap menegakkan regulasi yang berlaku di sektor perunggasan.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Banten sementara tidak mengeluarkan izin usaha baru di sektor perunggasan. Di sisi lain, Gubernur Banten juga telah mengundang pelaku usaha dan peternak untuk membahas solusi atas kondisi pasar yang sedang berlangsung.
Dari Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani, menggambarkan situasi peternak sebagai persoalan yang kompleks. Selain harga ayam dan telur turun, peternak juga masih memikul kewajiban kredit perbankan, sementara biaya produksi seperti pakan ikut naik.
Indyah menyebut pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah upaya untuk membantu penyerapan hasil produksi. ASN didorong meningkatkan konsumsi telur, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menyerap telur dari peternak agar pasokan tersalurkan lebih baik.
Meski begitu, ia menilai pasar masih membutuhkan intervensi yang lebih kuat untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Ia juga berharap ada skema penyerapan telur yang lebih terstruktur, mirip mekanisme Bulog saat menyerap beras ketika terjadi surplus produksi.
Sistem data bersama jadi target berikutnya
Selain harga, koordinasi itu juga menyoroti pentingnya sistem data perunggasan yang lebih valid. Pemerintah daerah menyatakan siap mendukung penyusunan sistem yang lebih baik agar keputusan kebijakan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat.
Kementan dan pemerintah daerah berharap koordinasi yang dimulai dari Jawa bisa menjadi dasar perluasan ke provinsi lain di luar Jawa. Dengan begitu, pengendalian produksi, penyerapan hasil, dan stabilitas harga dapat berjalan lebih konsisten di seluruh sentra unggas nasional.
Upaya bersama ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perunggasan, melindungi peternak dari tekanan harga, dan memastikan pasokan protein hewani bagi masyarakat tetap tersedia.
