Data Badan Pusat Statistik membuat Jawa Barat mencuri perhatian karena sederet indikator makro daerah itu membaik sepanjang 2025. Di tengah penilaian kinerja pembangunan daerah, sejumlah angka Jabar bahkan disebut melampaui rata-rata nasional pada beberapa aspek.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan capaian itu tidak lahir dari kerja satu orang. Ia menyebut perbaikan tersebut merupakan hasil kerja kolektif, mulai dari RT dan RW, kepala desa, camat, bupati, hingga seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat.
Inflasi turun, ekonomi dan pasar kerja ikut bergerak
BPS mencatat inflasi Jawa Barat berada di angka 0,99 persen. Angka itu lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai 1,35 persen.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat naik 0,37 persen. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka turun 0,10 persen dan angka kemiskinan menurun 0,30 persen.
Perbaikan itu juga terlihat pada ketimpangan pendapatan yang turun 0,03 poin. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM naik 0,98 poin dan disebut sebagai yang tertinggi di Indonesia.
Dedi soroti kerja dari bawah ke atas
Menurut Dedi, capaian tersebut selaras dengan kebutuhan publik. Ia menilai arah kebijakan pembangunan yang dijalankan selama ini mengikuti tuntutan masyarakat di lapangan.
Dedi juga menekankan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci di balik perbaikan berbagai indikator pembangunan. Dalam pandangannya, keberhasilan Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aparatur di semua tingkatan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah daerah melihat data BPS bukan sekadar deretan angka. Data tersebut dipahami sebagai gambaran bahwa kerja lintas level mulai menunjukkan hasil nyata bagi warga.
PR besar masih menunggu
Meski indikator makro membaik, Dedi mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Ia masih melihat pekerjaan rumah besar di sektor investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dedi menyebut beberapa pabrik akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Ia berharap aktivitas itu bisa membantu proses produksi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sorotan pada investasi dan lapangan kerja menjadi penting karena perbaikan indikator makro belum otomatis menjawab semua kebutuhan warga. Karena itu, pemerintah daerah masih dituntut menjaga momentum agar pertumbuhan yang terlihat di data ikut terasa di kehidupan sehari-hari.
