Washington kembali menekan teknologi China lewat pembaruan daftar hitam yang menyasar sejumlah nama besar, mulai dari Alibaba, Baidu, BYD, Nio, hingga perusahaan chip dan robotika. Langkah ini memicu kemarahan Beijing karena dilakukan di tengah gencatan dagang yang baru saja diperpanjang oleh Donald Trump dan Xi Jinping.
Pembaruan daftar yang dikenal sebagai 1260H atau daftar CMC itu menunjukkan bahwa kekhawatiran AS tak lagi terbatas pada satu sektor. Kini, perhatian Washington melebar ke ekosistem teknologi China yang mencakup chip memori, bioteknologi, kendaraan listrik, robotika, hingga perusahaan yang bergerak di AI.
Nama besar yang kembali masuk daftar
Versi terbaru yang dipublikasikan pada Senin waktu setempat memunculkan kembali nama-nama yang sebelumnya sudah ada dalam pembaruan Februari. Dua produsen chip memori besar China, CXMT dan YMTC, kembali tercantum dalam daftar tersebut.
Selain itu, ada WuXi AppTec di sektor bioteknologi, RoboSense Technology yang membuat robot berbasis AI, serta Unitree, perusahaan robot dan humanoid asal China. Daftar yang kian panjang ini memperlihatkan bahwa Washington memandang area teknologi China sebagai medan persaingan strategis yang makin luas.
Reaksi keras dari perusahaan dan Beijing
Alibaba menolak keras tuduhan bahwa mereka memiliki kaitan dengan aktivitas militer. Perusahaan itu menyebut tidak ada dasar bagi pemerintah AS untuk memasukkan namanya ke daftar tersebut dan berjanji akan menempuh semua tindakan hukum yang tersedia.
WuXi AppTec juga menyatakan daftar itu keliru dan mengatakan akan mengambil langkah hukum. Baidu memberi respons serupa dengan menyebut penetapan itu sepenuhnya salah dan akan memakai berbagai opsi untuk menghapus namanya dari daftar.
BYD, CXMT, YMTC, RoboSense, Unitree, BOE Technology Group, Tianma Microelectronics, dan TP-Link Technologies tidak segera memberikan komentar. Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington mengecam langkah AS dan meminta agar praktik yang dinilai diskriminatif terhadap perusahaan China segera dihentikan.
Juru bicara kedutaan mengatakan AS harus berhenti menciptakan iklim yang tidak adil bagi perusahaan-perusahaan China. Pernyataan itu menambah panjang ketegangan diplomatik yang sudah lama membayangi hubungan dua ekonomi terbesar dunia.
Dampak bisnis tetap nyata
Meski daftar ini bukan sanksi resmi, konsekuensinya tetap berat. Berdasarkan undang-undang AS yang berlaku, Kementerian Pertahanan dilarang mulai akhir bulan ini untuk melakukan kontrak langsung dengan perusahaan dalam daftar.
Pembatasan itu akan meluas pada 2027, ketika kementerian tersebut juga dilarang membeli produk atau layanan mereka melalui pihak ketiga. Artinya, risiko bisnis tak hanya soal reputasi, tetapi juga potensi biaya material bagi perusahaan China dan mitra bisnis yang bergantung pada kontrak pemerintah AS.
Nio mengatakan dalam pengajuan ke bursa saham Hong Kong bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh pembatasan pengadaan. Alibaba juga menyatakan daftar itu tidak akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis seperti biasa di AS maupun di negara lain.
Namun, pencantuman nama tetap memberi sinyal kuat ke pemasok Pentagon dan lembaga pemerintah AS lainnya. Sejumlah perusahaan sebelumnya juga telah menggugat pemerintah AS atas penempatan nama mereka di daftar serupa.
Persaingan teknologi yang makin tajam
Craig Singleton dari Foundation for Defense of Democracies menilai publikasi daftar ini menjadi pengingat keras atas meningkatnya persaingan AS-China setelah pertemuan Trump-Xi. Menurut dia, Washington kini tidak lagi memandang perusahaan-perusahaan itu sebagai entitas yang berdiri sendiri.
Ia menyebut AS kini melihat seluruh lapisan teknologi China sebagai arena yang diperebutkan secara strategis. Masuknya Unitree juga menarik perhatian karena Nvidia asal AS baru mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan itu untuk mengembangkan robot penelitian pada 1 Juni 2026.
Di tengah gencatan dagang yang belum sepenuhnya stabil, pembaruan daftar hitam ini kembali menunjukkan bahwa hubungan bisnis lintas negara kini makin sulit dipisahkan dari risiko geopolitik. Bagi perusahaan China yang masuk daftar, pertarungan berikutnya tampaknya bukan hanya di pasar, tetapi juga di ruang hukum dan keamanan nasional AS.