China menegaskan uji coba rudal dari kapal selam nuklir di Samudera Pasifik bukan ditujukan kepada negara mana pun. Beijing menyebut latihan itu bagian dari program pelatihan militer tahunan yang rutin dan dilakukan sesuai hukum internasional.
Pernyataan itu muncul saat Australia, Jepang, dan Selandia Baru menunjukkan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer China di kawasan Pasifik. Di tengah penjelasan Beijing, sorotan justru mengarah pada dampak strategis uji coba tersebut bagi keamanan regional.
Beijing Menyebut Latihan Rutin
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan peluncuran rudal itu termasuk pengaturan rutin dalam latihan militer tahunan China. Ia juga menegaskan uji coba tersebut “tidak ditujukan pada negara atau target tertentu”.
Mao menyampaikan penjelasan itu dalam konferensi pers di Beijing, Senin 6 Juli 2026. Ia mengatakan seluruh proses peluncuran dilakukan secara aman, sesuai standar, dan profesional.
Menurut Mao, pemberitahuan sebelum peluncuran sudah diberikan kepada negara-negara yang berkepentingan. Beijing berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkan aktivitas itu.
Uji Coba di Pasifik Selatan Menarik Perhatian
Angkatan Laut China pada hari yang sama melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Kantor berita pemerintah China melaporkan rudal dengan hulu ledak tiruan itu diluncurkan pada pukul 12.01 waktu setempat dan mendarat di perairan yang telah ditentukan.
China tidak mengungkap lokasi peluncuran maupun jenis rudal yang dipakai. Sejumlah analis memperkirakan senjata yang diuji adalah rudal balistik antarbenua JL-2 atau JL-3 dari salah satu kapal selam tipe 094A.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Waktu peluncuran | 12.01 waktu setempat |
| Lokasi | Pasifik Selatan |
| Jenis uji | Rudal balistik jarak jauh dari kapal selam nuklir |
| Status hulu ledak | Hulu ledak tiruan |
Peluncuran itu membuat Australia, Jepang, dan Selandia Baru ikut bersuara. Ketiga negara menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya aktivitas militer China di kawasan tersebut.
Kekhawatiran Negara-Negara Pasifik
Selandia Baru menyatakan tidak mendukung penggunaan Pasifik Selatan sebagai lokasi pengujian kemampuan rudal. Pemerintah setempat menilai kawasan itu sebagai Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.
Zona tersebut dibentuk melalui Perjanjian Rarotonga pada 1986 yang melarang keberadaan senjata nuklir di seluruh kawasan. China meratifikasi protokol perjanjian itu pada 1987 dan berkomitmen untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir maupun mengancam penggunaannya terhadap negara-negara penandatangan yang memiliki wilayah di kawasan tersebut.
Pada hari yang sama, Australia dan Fiji juga menandatangani perjanjian pertahanan baru untuk memperkuat kerja sama keamanan di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menilai peningkatan kemampuan militer China berlangsung sangat cepat dan masih kurang transparan soal tujuan pengembangannya.
Jepang Ikut Menyoroti Risiko Keamanan
Kementerian Pertahanan Jepang menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya aktivitas militer China. Jepang mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali uji coba rudal agar lintasan proyektil tidak melintasi wilayah Jepang dan tidak menimbulkan risiko keamanan lain.
Di sisi lain, data dari Nuclear Threat Initiative, lembaga kajian berbasis di Washington, menyebut China saat ini memiliki enam kapal selam pembawa rudal balistik dan 59 kapal selam nuklir. Laporan terbaru kepada Kongres Amerika Serikat yang dirilis pada akhir 2025 juga memperkirakan China memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir pada 2024.
Laporan itu menyebut Pasukan Pembebasan Rakyat China berada di jalur untuk mengoperasikan lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada 2030. Peluncuran dari Pasifik Selatan ini menjadi uji coba rudal dari kapal selam nuklir pertama yang dilakukan PLA sejak 2024, ketika China juga meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis di Samudera Pasifik.