Pelemahan rupiah pada 2026 dinilai belum layak diperlakukan sebagai pengulangan krisis moneter 1998. Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri melihat perbedaan paling besar ada pada sistem nilai tukar yang kini jauh lebih fleksibel dan memberi ruang penyesuaian lebih besar bagi pelaku ekonomi.
Dalam acara di Jakarta pada Selasa (9/6/2026), Chatib menilai kondisi saat ini tidak memicu reaksi sekeras masa krisis 1998. Menurut dia, masyarakat dan dunia usaha sudah lebih siap menghadapi gejolak kurs, meski tekanan tetap terasa di kelompok tertentu.
Ancaman yang paling dekat justru di kelas menengah bawah
Chatib menegaskan bahwa risiko terbesar dari pelemahan rupiah tidak merata. Ia menyoroti kelompok berpendapatan menengah ke bawah sebagai pihak yang paling rentan terhadap kenaikan harga.
Tekanan itu muncul lewat barang impor bahan pangan seperti tepung terigu dan kedelai. Efek lanjutannya bisa merambat ke kebutuhan harian seperti mi instan, tahu, dan tempe, meski dampaknya tidak muncul seketika.
Ia menekankan perlunya social protection untuk lower middle income group. Bantalan sosial dinilai penting agar kenaikan harga kebutuhan tidak langsung memukul daya beli rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah bawah.
Mengapa 2026 tidak sama dengan 1998
Pada 1998, banyak pelaku ekonomi belum terbiasa dengan sistem kurs yang fleksibel. Chatib mengingatkan bahwa saat itu banyak pihak tetap meminjam dalam dolar AS meski pendapatan mereka berbasis rupiah, sehingga tekanan kurs berubah menjadi beban besar di neraca keuangan.
Situasinya berbeda sekarang karena mekanisme penyesuaian dinilai sudah lebih terbentuk. Sebagian kelompok menengah ke atas juga disebut tidak terlalu tertekan karena sudah melakukan lindung nilai atau memindahkan dana ke dolar AS.
Perbedaan itu membuat guncangan rupiah saat ini tidak otomatis menjelma menjadi krisis sistemik. Namun, tekanan tetap bisa terasa pada harga barang yang sangat bergantung pada impor.
Inflasi masih dinilai terbatas, tetapi barang tertentu bisa terdampak
Chatib merujuk estimasi Bank Indonesia bahwa depresiasi rupiah 1 persen menambah inflasi sekitar 0,13 persen. Dengan depresiasi rupiah di kisaran 8 persen, dampak langsung ke inflasi nasional dinilai masih di bawah 1 persen.
Ia juga menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak sama pada semua barang. Produk seperti plastik dan besi disebut lebih mudah merasakan tekanan karena bergantung pada biaya impor.
Bagi sektor swasta, kondisi ini menciptakan pilihan yang tidak mudah. Perusahaan dapat meneruskan kenaikan biaya ke konsumen atau menahan margin keuntungan agar harga jual tidak melonjak terlalu jauh.
Fiskal ikut jadi perhatian pasar
Di luar kurs, Chatib menilai pasar juga mencermati kredibilitas fiskal Indonesia. Ia menyebut Credit Default Swap atau CDS nasional mulai naik sejak Januari 2026, seiring perubahan pandangan Moody’s dan kekhawatiran defisit anggaran mendekati 3 persen.
Ruang kebijakan juga disebut makin sempit karena kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed dinilai semakin kecil. Kondisi itu membuat pasar keuangan lebih sensitif terhadap sinyal fiskal maupun faktor eksternal.
Di pasar spot, rupiah ditutup di level Rp 18.058 per dollar AS setelah sempat menyentuh Rp 18.200 per dollar AS pada Senin (8/6/2026). Meski begitu, Chatib tetap menolak anggapan bahwa pelemahan ini sudah bergerak ke pola krisis seperti 1998.
Sebagai pembanding, pada krisis 1997-1998 rupiah sempat anjlok dari Rp 2.500 ke Rp 5.000, lalu menembus Rp 10.000. Pada pertengahan Juni 1998, rupiah bahkan mencapai titik terlemah di kisaran Rp 16.650 sampai Rp 16.800 per dollar AS akibat tingginya utang luar negeri swasta dan pelarian modal massal.