Subsidi BBM yang selama ini dibebankan ke APBN ternyata lebih banyak dinikmati pengguna kendaraan pribadi. Data Kementerian ESDM yang dikutip pengamat transportasi Djoko Setijowarno menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi dipakai pemilik kendaraan roda dua dan roda empat.
Di sisi lain, transportasi yang manfaatnya lebih luas justru mendapat porsi sangat kecil. Transportasi barang hanya menikmati 4% konsumsi BBM subsidi, sementara transportasi umum penumpang cuma 3%.
Kondisi itu kembali membuka pertanyaan soal arah kebijakan energi dan transportasi di Indonesia. Saat anggaran negara terus mengalir ke subsidi BBM, manfaat sosialnya dinilai belum menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Konsumsi besar datang dari sektor transportasi
Djoko Setijowarno, yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, menyebut subsidi BBM selalu berfluktuasi tiap tahun. Besarnya belanja energi dalam APBN dipengaruhi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan volume konsumsi masyarakat.
Sektor transportasi menjadi penyumbang konsumsi paling besar, dengan porsi mencapai 40% dari total konsumsi BBM nasional. Itu membuat kebijakan subsidi BBM punya dampak langsung terhadap perilaku mobilitas masyarakat.
Transportasi publik daerah masih tertinggal
Djoko menilai pembenahan transportasi umum adalah langkah yang lebih strategis ketimbang terus menanggung pola subsidi yang timpang. Ia mendorong percepatan program transportasi umum di tingkat daerah agar subsidi dan belanja negara memberi dampak yang lebih luas.
Menurut dia, ukuran negara maju tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sistem transportasi publik yang mapan. Karena itu, target Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045 disebut perlu ditopang perbaikan angkutan umum sejak sekarang.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu menuju 2045 tinggal 19 tahun, sementara pengalaman Transjakarta yang sudah berjalan 20 tahun bisa menjadi pelajaran penting bagi daerah lain.
Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 pemda atau sekitar 9% yang membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. Artinya, akses angkutan publik yang layak masih belum merata dan sebagian besar daerah masih bergantung pada kendaraan pribadi atau moda yang belum tertata dengan baik.
Dari jumlah yang sudah berbenah, tidak semuanya mandiri. Saat ini masih ada dua pemda yang pengoperasian transportasi umumnya bergantung pada dana APBN, yakni Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.
| Komposisi Konsumsi BBM Subsidi | Porsi |
|---|---|
| Kendaraan pribadi roda dua dan roda empat | 93% |
| Transportasi barang | 4% |
| Transportasi umum penumpang | 3% |
Arah insentif ikut dipersoalkan
Djoko juga menyoroti rencana subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Menurut dia, anggaran seperti itu akan lebih berdampak jika diarahkan untuk menstimulasi pemerintah daerah membenahi transportasi publik.
Ia tidak menolak insentif kendaraan listrik, tetapi menilai wilayah sasaran perlu dikoreksi agar lebih tepat guna. Subsidi kendaraan listrik, menurut dia, semestinya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yaitu tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Lebih dari sekadar mobilitas
Djoko menilai transportasi umum yang baik bisa memberi manfaat lebih luas, termasuk tarif murah atau gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat kurang mampu. Skema seperti itu membuat transportasi publik berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi.
Ia juga menyebut sistem transportasi yang baik dapat membantu mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa. Selain itu, pembenahan transportasi publik dinilai bisa meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas regional, dan memberi dampak positif bagi lingkungan serta tata ruang kota.
Dengan komposisi BBM subsidi yang timpang, perdebatan utamanya kini mengarah pada pilihan penggunaan uang negara. Pertanyaannya bukan lagi sekadar soal besarnya subsidi, melainkan apakah anggaran itu terus menopang kendaraan pribadi atau mulai dipakai membangun layanan transportasi publik yang manfaatnya jauh lebih luas.
