Di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, perhatian kini mengarah ke satu agenda yang bisa mengubah arus mobilitas dan ekonomi wilayah: pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor. Pemerintah menempatkan rute ini sebagai salah satu pembahasan penting dalam Persidangan Ke-22 KK/JKK Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau-Johor/Melaka di Batam.
Forum yang berlangsung pada 22-25 Juni 2026 itu tidak hanya membahas koordinasi lintas batas, tetapi juga menekan agar hasil pertemuan benar-benar berujung pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat perbatasan. Fokusnya jelas, yakni membuat kerja sama Indonesia-Malaysia lebih terukur, lebih konkret, dan lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.
Dorongan agar kerja sama tidak berhenti di meja pertemuan
Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, M.T., menegaskan bahwa persidangan harus menghasilkan langkah nyata. Ia menyampaikan bahwa hasil forum perlu memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memberi manfaat yang bisa dirasakan warga di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Penekanan itu sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Pemerintah ingin kerja sama lintas batas tidak hanya berjalan di level diplomasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi di lapangan.
Bridge System untuk memantau tindak lanjut
Untuk mendukung pengelolaan kerja sama yang lebih rapi, Ditjen Bina Adwil memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System atau Bridge System. Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan data, rencana aksi, dan tindak lanjut hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah hingga nasional.
Amran menyebut sistem tersebut diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan pemantauan yang lebih berkelanjutan, hasil persidangan dapat dievaluasi lebih efektif dan diterjemahkan menjadi program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat perbatasan.
| Agenda Utama | Fokus | Tujuan |
|---|---|---|
| Persidangan Ke-22 KK/JKK Sosek Malindo | Koordinasi pembangunan kawasan perbatasan | Memberi dampak langsung bagi masyarakat perbatasan |
| Bridge System | Integrasi data dan tindak lanjut kesepakatan | Mendukung keputusan berbasis data dan pemantauan berkelanjutan |
| Jalur RoRo Batam-Johor | Konektivitas laut dan aktivitas ekonomi | Mendorong pertumbuhan dan daya saing kawasan |
Jalur laut RoRo Batam-Johor masih menunggu penyelarasan
Selain tata kelola kerja sama, jalur laut RoRo Batam-Johor menjadi pembahasan yang paling mencuri perhatian. Rute ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan menggerakkan aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
Meski infrastruktur pendukung di Batam dan Johor disebut sudah memadai, realisasi jalur tersebut masih membutuhkan penyelarasan regulasi, standar operasional, dan koordinasi lintas kementerian di kedua negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan itu terus maju melalui forum bilateral maupun trilateral.
Kehadiran jalur RoRo Batam-Johor dinilai akan memperkuat hubungan antardaerah perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan Indonesia-Malaysia. Karena itu, pembahasan dalam forum Sosek Malindo diarahkan agar agenda konektivitas dan pembangunan perbatasan tetap berjalan dalam kerangka kerja sama yang terukur dan berkelanjutan.