Bank Jateng menempatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD sebagai salah satu kunci untuk mendorong ekonomi daerah. Di saat pemerintah daerah dituntut menjaga stabilitas fiskal, menekan inflasi, dan menaikkan pendapatan asli daerah, digitalisasi transaksi dinilai bisa membuat mesin ekonomi lokal bekerja lebih efisien.
Komitmen itu mengemuka di tengah rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 untuk regional Jawa dan Bali yang digelar Kemendagri di Yogyakarta. Ajang tersebut memberi panggung bagi kepala daerah berkinerja terbaik sekaligus mendorong inovasi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
Sinergi yang disebut harus satu arah
Bank Jateng menilai keberhasilan program ekonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bank pembangunan daerah. Direktur Bank Jateng Bambang Widiatmoko menyebut arahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi membuat kebijakan di level provinsi, kabupaten/kota, dan BPD perlu berjalan “satu tarikan napas”.
Menurut Bambang, koordinasi yang lebih erat akan membuat Bank Jateng bisa lebih fokus menyalurkan kredit. Penyaluran itu diharapkan ikut menggerakkan produksi barang dan jasa, yang kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
ETPD didorong untuk perkuat PAD
Di antara sejumlah instrumen yang ditekankan, ETPD menjadi langkah yang paling terus didorong. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini diarahkan agar penerimaan pajak dan belanja daerah berjalan lebih efektif dan lebih tertib.
Bambang menilai ETPD juga berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Dampaknya tidak berhenti pada penerimaan pemerintah daerah, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi daerah dan Bank Jateng sebagai mitra pengelola keuangan daerah.
Peran bank daerah di tengah tekanan fiskal
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jateng menegaskan tugasnya tidak hanya mengelola kas keuangan daerah. Bank ini juga memposisikan diri sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat di daerah layanan.
Peran itu dinilai semakin penting ketika daerah harus memperkuat kinerja fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kerangka itu, transaksi digital pemerintah daerah dan penyaluran kredit ditempatkan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.
Kemendagri beri apresiasi ke pemda berprestasi
Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi daerah. Penghargaan ini dibagi ke dalam empat kategori, yaitu penurunan tingkat pengangguran, creative financing, penurunan kemiskinan, dan penurunan stunting.
Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dalam acara yang disiarkan langsung di Metro TV itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga meraih peringkat ketiga pada kategori pengendalian inflasi daerah.
Dorongan ekonomi lewat digitalisasi dan kredit
Bank Jateng melihat penguatan ETPD dan penyaluran kredit sebagai dua jalur penting untuk mendorong ekonomi daerah. Keduanya dinilai bisa membantu pemerintah daerah bekerja lebih efektif sekaligus memberi manfaat bagi sektor mitra kerja yang terhubung dengan aktivitas ekonomi lokal.
Dalam konteks itu, hubungan antara pemerintah daerah dan bank daerah tidak hanya soal administrasi keuangan. Sinergi keduanya menjadi bagian dari upaya menjaga arus ekonomi daerah tetap bergerak, terutama saat daerah dituntut lebih inovatif dalam mengelola pendapatan dan belanja.
Source: www.metrotvnews.com