Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Bank Dunia sempat menyampaikan permintaan maaf terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 4,7 persen pada 2026. Angka itu dinilai jauh di bawah target pemerintah dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026. Purbaya menilai angka itu muncul sebelum pembahasan internal Bank Dunia berlangsung secara memadai, sehingga dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia.
Bank Dunia disebut sempat membuka ruang revisi
Purbaya mengatakan, setelah permintaan maaf disampaikan, Bank Dunia juga sempat menawarkan kemungkinan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan tersebut. Namun, pemerintah Indonesia memilih tidak meminta perubahan angka dan lebih memilih membuktikan kinerja ekonomi lewat realisasi di lapangan.
Sikap itu menunjukkan pemerintah ingin menjaga posisi yang lebih mandiri dalam membaca data ekonomi. Pemerintah, menurut Purbaya, tidak ingin terlalu bergantung pada koreksi dari lembaga internasional ketika menilai prospek pertumbuhan nasional.
Pemerintah percaya fondasi ekonomi masih kuat
Purbaya menilai proyeksi 4,7 persen belum menangkap secara utuh kekuatan dasar ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah melakukan reformasi lebih awal sebelum tekanan ekonomi global dan gejolak internasional semakin besar.
“Kenapa Indonesia lebih bagus dibandingkan negara-negara lain, relatif? Karena kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di global itu terjadi,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, pembenahan itu mencakup sektor fiskal dan kelembagaan. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut menjadi bagian dari reformasi yang diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga daya tahan ekonomi.
APBN disebut masih tangguh menghadapi tekanan
Purbaya juga menekankan bahwa reformasi sebelum gelombang tekanan global datang telah membantu menjaga ketahanan APBN. Ia menyebut langkah pembenahan di pajak, bea cukai, dan sektor lain membuat posisi anggaran negara tetap kuat.
“Sebelum perang, kita sudah perbaiki ekonomi di sini, reformasi, di pajak, Bea Cukai, dan lain-lain, sehingga kondisi APBN kita kuat,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan keyakinan pemerintah bahwa ruang fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Dalam pandangan Purbaya, kekuatan APBN menjadi salah satu alasan mengapa angka proyeksi dari lembaga internasional dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi domestik.
Persepsi luar negeri dinilai lebih jernih
Selain menanggapi proyeksi pertumbuhan, Purbaya juga menyinggung soal persepsi terhadap ekonomi Indonesia di mata pihak luar. Ia menilai pandangan investor global cenderung lebih jelas dan objektif dibandingkan sentimen yang berkembang di dalam negeri.
“Kalau di luar negeri sih clear, pandangan mereka ke kita jelas. Kondisi APBN kita enggak dipermasalahkan,” tuturnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah masih melihat kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia berjalan baik di luar negeri. Di tengah sorotan atas angka pertumbuhan dari Bank Dunia, pemerintah memilih menitikberatkan pembuktian pada kinerja ekonomi aktual dan ketahanan fiskal yang dianggap masih kuat.
Fokus pemerintah bergeser ke pembuktian data
Sorotan terhadap proyeksi 4,7 persen kini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang akurasi pembacaan risiko ekonomi Indonesia. Pemerintah menempatkan realisasi kinerja, reformasi fiskal, dan kekuatan APBN sebagai jawaban atas keraguan tersebut.
Dengan posisi itu, pembahasan ekonomi Indonesia ke depan tampaknya akan terus bergerak di dua sisi, yakni proyeksi lembaga internasional dan pembuktian melalui hasil nyata di dalam negeri.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
