PT PLN (Persero) didesak segera menghentikan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah setelah gangguan layanan kembali merugikan pelanggan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, persoalan teknis seperti ini berada sepenuhnya di bawah kendali PLN sebagai operator listrik nasional.
Tekanan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap keandalan pasokan listrik di daerah terdampak. Pemerintah sudah memberi arahan yang jelas, sementara langkah pemulihan dan pencegahan kini menunggu tindakan nyata dari manajemen PLN.
PLN diminta bergerak cepat
Bahlil menyebut dirinya menerima laporan soal pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Ia meminta PLN mengambil langkah yang terukur dan menyeluruh agar layanan listrik kembali nyaman digunakan masyarakat.
“Dengan kata lain, segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi.
Ia juga mengatakan telah berbicara langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dalam komunikasi itu, Bahlil menekankan perlunya percepatan penanganan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi gangguan operasional.
Mitigasi dinilai tak boleh ditunda
Selain memulihkan gangguan yang sudah terjadi, Bahlil meminta PLN memperkuat mitigasi agar masalah serupa tidak berulang. Menurut dia, pencegahan sama pentingnya dengan pemulihan karena gangguan listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Ia menilai pengelolaan operasional harus berjalan lebih disiplin dan terukur. Dalam pandangannya, pemerintah bertugas sebagai regulator yang mengawasi, sedangkan kendali teknis tetap ada di tangan PLN.
“Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” kata politikus Partai Golkar itu.
Bantahan soal kekurangan batu bara
Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tidak mencukupi. Ia menjelaskan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi lewat penugasan kepada perusahaan tambang nasional.
Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Pemerintah sudah menugaskan pasokan sebesar 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah berjalan sekitar 134 juta ton.
“Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” jelasnya.
Fokus kini tertuju pada respons PLN
Pemerintah meminta PLN menyelesaikan persoalan teknis yang memicu pemadaman sekaligus memperkuat pengawasan operasional. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan memastikan layanan kembali normal bagi pelanggan.
Dengan arahan yang sudah disampaikan langsung kepada manajemen, publik kini menunggu kecepatan penanganan di lapangan. Harapannya, pemadaman bergilir tidak kembali terjadi dan sistem kelistrikan tetap stabil di daerah-daerah yang terdampak.
