Pemerintah Australia memberi ultimatum baru kepada raksasa teknologi yang mendistribusikan berita di platform mereka. Meta, Google, dan TikTok terancam pungutan 2,25% dari pendapatan lokal jika tidak mencapai kesepakatan pembayaran dengan media Australia.
Langkah ini membuat Australia kembali berada di garis depan perdebatan global soal nilai ekonomi berita digital. Canberra menilai platform besar menikmati manfaat dari kerja jurnalistik, sementara ruang redaksi lokal membutuhkan dukungan pendanaan agar tetap bertahan.
Menteri Komunikasi Anika Wells mengatakan masyarakat kini semakin sering mendapatkan berita langsung dari Facebook, TikTok, dan Google. Menurut dia, wajar jika platform digital besar ikut berkontribusi pada kerja jurnalistik yang memperkaya feed mereka dan membantu mendorong pendapatan.
Pemerintah menyebut skema baru ini sebagai News Bargaining Incentive. Intinya, platform diminta membuat kesepakatan dengan organisasi berita, dan jika tidak melakukannya, mereka akan membayar lebih melalui pungutan tersebut.
Mulai berlaku pada tahun fiskal 2025-26
Dalam rancangan undang-undang, pungutan itu akan berlaku pada tahun fiskal 2025-26 yang dimulai 1 Juli. Aturan ini menyasar perusahaan dengan layanan media sosial atau mesin pencari yang signifikan di Australia dan memiliki pendapatan lokal di atas A$250 juta.
Dengan ambang itu, perusahaan yang tercakup adalah Meta, Google, dan TikTok. Pemerintah juga menegaskan aturan ini tidak berlaku untuk platform kecerdasan buatan karena sektor tersebut diatur lewat legislasi terpisah.
Dana yang terkumpul dari pungutan akan disalurkan ke perusahaan berita untuk memperkuat jurnalisme Australia. Anika Wells mengatakan distribusi pendanaan akan mempertimbangkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan.
Pemerintah juga menyiapkan insentif agar platform lebih terdorong membuat kesepakatan langsung dengan media yang lebih kecil. Platform akan memperoleh offset yang lebih besar jika mereka menandatangani perjanjian dengan organisasi berita skala kecil.
Dorongan negosiasi, bukan pajak biasa
Canberra memosisikan kebijakan ini sebagai dorongan negosiasi, bukan sekadar pungutan fiskal. Pesannya jelas, platform bisa menghindari beban lebih tinggi jika bersedia membayar media melalui kesepakatan komersial.
Isu ini juga sensitif karena pemerintahan Donald Trump menentang pajak layanan digital yang menyasar raksasa teknologi Amerika Serikat. Washington sebelumnya juga pernah mengancam tarif terhadap negara-negara yang tetap melanjutkan kebijakan serupa.
Ketika ditanya soal potensi reaksi dari Trump, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan Australia akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ia menyebut Australia sebagai negara berdaulat.
Media besar mendukung, platform menolak
Rencana ini mendapat dukungan dari eksekutif perusahaan media besar Australia. Dalam pernyataan bersama, Nine Entertainment, ABC, dan News Corp Australia menyebut kebijakan ini sebagai langkah penting untuk mengamankan masa depan berita Australia.
Mereka menilai jurnalisme akan menjadi tidak berkelanjutan jika platform digital gagal membayar penggunaan konten berita yang membantu mereka meraih keuntungan. Dukungan itu menunjukkan kuatnya desakan industri media agar aturan baru segera berjalan.
Di sisi lain, Meta menolak dasar argumen pemerintah. Juru bicara perusahaan mengatakan anggapan bahwa Meta mengambil konten berita dari penerbit adalah simply wrong.
Meta juga menilai penggunaan pungutan untuk mendanai media lokal akan menciptakan industri berita yang bergantung pada skema subsidi yang dikelola pemerintah. Menurut perusahaan, rancangan aturan ini pada dasarnya tidak lebih dari pajak layanan digital.
Google juga menolak kebutuhan atas pungutan tersebut. Juru bicara perusahaan mengatakan Google sedang meninjau rancangan undang-undang itu, tetapi posisinya sudah jelas, yakni menolak pajak tersebut.
TikTok memilih tidak berkomentar atas rencana pemerintah Australia. Namun perusahaan itu tetap termasuk dalam cakupan aturan karena memenuhi kategori platform besar yang disebut pemerintah.
Mengganti aturan 2021 yang dianggap tak efektif
News Bargaining Incentive disiapkan untuk menggantikan undang-undang 2021 yang mewajibkan perusahaan teknologi membayar konten berita. Pemerintah menilai kerangka lama itu sudah tidak lagi bekerja secara efektif.
Saat aturan lama diperkenalkan, Meta sempat memblokir pengguna untuk membagikan ulang artikel berita. Setelah itu, perusahaan akhirnya meneken kesepakatan dengan beberapa perusahaan media Australia.
Kesepakatan tersebut kemudian berakhir pada 2024. Berakhirnya perjanjian itu ikut memperbesar tekanan terhadap pemerintah untuk mencari model baru yang lebih konsisten dan mampu menjaga aliran dana ke ruang redaksi.
Dengan rancangan baru ini, Australia mencoba mengubah hubungan antara platform digital dan industri berita menjadi lebih terikat pada insentif ekonomi yang nyata. Jika negosiasi gagal, dana tetap akan mengalir ke organisasi berita, dan itu menjadi inti dari strategi baru Canberra terhadap Big Tech.
