Amerika Serikat melayangkan protes keras setelah Iran terpilih sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT di markas besar PBB. Washington menilai penunjukan itu tidak pantas karena Iran masih menjadi sorotan atas transparansi program nuklirnya.
Keputusan tersebut memicu perdebatan baru di forum yang semestinya membahas penguatan rezim non-proliferasi global. Iran meraih kursi itu melalui dukungan kelompok negara non-blok dan sejumlah anggota lain, sehingga pemilihannya tetap berjalan sesuai mekanisme konferensi.
Protes terbuka dari Washington
Asisten Sekretaris Biro Pengendalian Senjata dan Non-proliferasi AS, Christopher Yeaw, menyampaikan keberatan langsung di hadapan para delegasi. Ia menilai pemberian peran pimpinan kepada Iran merusak semangat dasar NPT dan mengganggu kredibilitas forum.
Yeaw mengatakan, “Tidak dapat disangkal bahwa Iran telah lama menunjukkan penghinaan terhadap komitmen non-proliferasi NPT.” Ia juga menyebut penunjukan tersebut sebagai sesuatu yang “melampaui rasa malu dan memalukan bagi kredibilitas konferensi ini.”
Pemerintah AS menilai Iran belum memberikan jawaban yang jelas kepada badan pengawas nuklir PBB dalam beberapa tahun terakhir. Dari sudut pandang Washington, kondisi itu membuat Teheran tidak layak berada di posisi yang bisa ikut memengaruhi jalannya sidang.
Bantahan dari Teheran
Iran menolak keras tudingan itu dan menyebut keberatan AS lebih bernuansa politik daripada berbasis prinsip. Duta Besar Iran untuk IAEA, Reza Najafi, menilai kritik Washington tidak dapat dipertahankan.
Najafi berkata, “Sangat tidak dapat dipertahankan bahwa Amerika Serikat, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir, mencari posisi sebagai penentu kepatuhan.” Ia juga menyoroti bahwa AS terus memperluas dan memodernisasi gudang senjata nuklirnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana kedua negara kembali berseberangan di forum internasional. Iran tetap menegaskan bahwa pengayaan uraniumnya ditujukan untuk kebutuhan damai dan energi nasional.
Sidang NPT ikut terseret ketegangan
Duta Besar Vietnam untuk PBB, Do Hung Viet, selaku ketua konferensi, mengonfirmasi bahwa prosedur pemilihan berlangsung sesuai mekanisme kelompok. Namun, terpilihnya Iran tetap menjadi sorotan karena konferensi seharusnya berfokus pada penguatan pengawasan nuklir global.
Iran kini menempati salah satu dari 34 kursi Wakil Presiden konferensi. Posisi itu memberi bobot simbolik bagi Teheran, tetapi juga memicu perdebatan keras dari negara-negara Barat yang masih curiga terhadap arah program nuklir Iran.
Konferensi NPT sendiri digelar setiap lima tahun untuk meninjau efektivitas perjanjian yang berlaku sejak 1970. Forum ini penting karena memuat keseimbangan antara hak penggunaan nuklir sipil dan kewajiban mencegah penyebaran senjata nuklir.
Latar sengketa yang belum selesai
Amerika Serikat dan sekutu Baratnya masih menilai pengayaan uranium Iran berisiko dialihkan untuk kepentingan militer. Kecurigaan itu ikut dipengaruhi laporan IAEA yang sebelumnya menyebut adanya program pengembangan senjata nuklir Iran, meski program tersebut diduga dihentikan pada 2003.
Masalah lain juga masih membayangi, termasuk ketidakpastian soal sisa material nuklir di situs yang tidak dideklarasikan. Situasi itu membuat upaya meredakan ketegangan diplomatik tetap tersendat dan menjaga jarak antara Teheran dan negara-negara Barat.
Di tengah kondisi tersebut, Gedung Putih menegaskan sikapnya tidak berubah. Juru bicara Karoline Leavitt menyatakan garis merah Presiden terhadap aktivitas nuklir Iran sudah dibuat sangat jelas.
Kehadiran Iran di kursi pimpinan konferensi akhirnya dipandang bukan sekadar urusan prosedur, tetapi juga ujian bagi integritas pengawasan nuklir internasional. Dalam sidang yang sudah tegang, polemik ini kembali menunjukkan rapuhnya konsensus dunia soal pencegahan senjata nuklir.
