Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan dunia kembali bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Negara-negara pemilik senjata nuklir terus memperluas dan memodernisasi arsenal mereka, sementara risiko salah perhitungan militer ikut meningkat di tengah ketegangan geopolitik yang belum mereda.
Yang paling mengkhawatirkan, ribuan hulu ledak kini tetap tersimpan dalam status yang bisa digunakan kapan saja. SIPRI menilai kondisi ini menjauhkan dunia dari agenda pelucutan senjata yang selama puluhan tahun diupayakan komunitas internasional.
Persediaan nuklir global masih sangat besar
SIPRI mencatat sembilan negara pemilik senjata nuklir memiliki sekitar 12.187 hulu ledak per Januari 2026. Dari jumlah itu, sekitar 9.745 hulu ledak masih berada dalam cadangan militer dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
Sekitar 4.012 hulu ledak telah ditempatkan pada rudal atau pesawat pengebom strategis. Ada pula sekitar 2.100 hingga 2.200 hulu ledak yang berada pada status high operational alert, atau siaga operasional tingkat tinggi, sehingga dapat diluncurkan dalam hitungan menit.
| Data Utama | Jumlah |
|---|---|
| Total hulu ledak nuklir dunia | 12.187 |
| Cadangan militer | 9.745 |
| Ditempatkan pada rudal atau pengebom strategis | 4.012 |
| Siaga operasional tingkat tinggi | 2.100–2.200 |
Mayoritas hulu ledak siaga tinggi itu berada di tangan Amerika Serikat dan Rusia. Peneliti senior SIPRI, Hans M Kristensen, menyebut bukti yang ada menunjukkan negara-negara pemilik senjata nuklir mulai mengesampingkan komitmen pelucutan senjata dan memilih “memamerkan otot nuklir mereka”.
Amerika Serikat dan Rusia masih mendominasi
Dua negara itu tetap menjadi pusat kekuatan nuklir dunia. Keduanya menguasai sekitar 83% dari total hulu ledak siap pakai dan sekitar 86% dari seluruh senjata nuklir di dunia.
Meski begitu, modernisasi arsenal mereka menghadapi hambatan yang berbeda. Amerika Serikat bergulat dengan persoalan perencanaan dan lonjakan biaya pengembangan sistem pertahanan strategis.
Beban itu bertambah setelah pemerintahan Presiden Donald Trump merencanakan pembangunan sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diperkirakan menelan biaya hingga US$ 1,2 triliun. Rusia di sisi lain menghadapi sanksi Barat dan kebutuhan logistik yang meningkat karena perang di Ukraina.
SIPRI juga mencatat Moskow mengalami kegagalan dalam beberapa uji coba rudal balistik antarbenua Sarmat. Namun, Rusia mengklaim berhasil menguji rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik sejauh 14.000 kilometer dan membangun fasilitas di Belarus untuk menempatkan rudal balistik jarak menengah Oreshnik.
China, Asia Selatan, dan Korea Utara ikut memperkuat arsenal
Di Asia, China menjadi negara dengan pertumbuhan arsenal nuklir tercepat. SIPRI memperkirakan jumlah hulu ledak nuklir China naik dari 600 menjadi 620 unit dalam setahun terakhir.
Lembaga itu menilai Beijing berpotensi menyamai jumlah rudal balistik antarbenua milik Amerika Serikat atau Rusia pada akhir dekade ini. Perkembangan tersebut mempertegas persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang terus meningkat.
Ketegangan juga naik di Asia Selatan setelah India dan Pakistan sempat mengalami eskalasi militer pada Mei 2025. Saat itu, India melancarkan serangan udara ke fasilitas rudal Pakistan yang dikaitkan dengan operasional nuklir.
Setelah insiden itu, India terus mengembangkan hulu ledak jarak jauh yang mampu menjangkau seluruh wilayah China. Pakistan juga meningkatkan produksi bahan fisil untuk memperluas persenjataan nuklirnya.
Korea Utara pun tidak berhenti memperkuat kapabilitas strategisnya. SIPRI memperkirakan Pyongyang sudah memiliki sekitar 60 hulu ledak nuklir dan aktif mengembangkan berbagai sistem rudal baru.
Negara itu juga terus menguji rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat generasi terbaru, termasuk Hwasong-20. Langkah tersebut menjadi bagian dari target ekspansi arsenal nuklir Korea Utara yang terus berlanjut.
Diplomasi nuklir global makin rapuh
Di Timur Tengah, Israel tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas soal kepemilikan senjata nuklir. Namun, peneliti SIPRI memperkirakan negara itu memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir.
Prancis dan Inggris juga mulai membatasi keterbukaan informasi terkait kapasitas nuklir mereka. Prancis mengumumkan penambahan hulu ledak pada Maret 2026 dan tidak lagi mempublikasikan ukuran spesifik arsenalnya.
Inggris turut menaikkan batas maksimum jumlah hulu ledak sesuai dokumen Integrated Review dan berencana membeli 12 jet tempur F-35A berkemampuan nuklir dari Amerika Serikat untuk kebutuhan NATO. Langkah-langkah ini menunjukkan modernisasi nuklir masih menjadi prioritas banyak negara besar.
Di saat yang sama, rezim non-proliferasi global terlihat makin rapuh. Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang berakhir pada 22 Mei 2026 kembali gagal menghasilkan dokumen kesepakatan final, menandai kegagalan ketiga secara berturut-turut.
Direktur SIPRI, Karim Haggag, menyebut kegagalan itu sebagai “pukulan telak” bagi kesepakatan inti dalam perjanjian tersebut. Ia juga menilai dua faktor utama yang sangat memengaruhi keamanan global saat ini adalah kembalinya perang di antara negara-negara maju secara teknologi dan rapuhnya hubungan Amerika Serikat dengan para sekutunya.
Kombinasi itu membuat lanskap keamanan internasional semakin rumit dan memperbesar kekhawatiran atas risiko ketidakamanan global pada masa mendatang, terutama ketika modernisasi nuklir terus berjalan tanpa kemajuan berarti dalam pelucutan senjata.
