Argentina pernah berdiri di antara negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, tetapi kemakmuran itu tidak bertahan. Negara ini kemudian menghadapi inflasi kronis, utang, dan kegagalan bayar yang berulang.
Perubahan tersebut memperlihatkan risiko ketika kebijakan kesejahteraan dan ekspansi peran negara berjalan tanpa pengawasan institusi yang kuat. Tekanan pada peradilan, pembiayaan defisit, serta pelemahan cadangan devisa menjadi bagian dari rangkaian masalah yang sulit diputus.
Dari Puncak Kemakmuran ke Tekanan Harga
Pada awal abad ke-20, Argentina masuk dalam 10 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Menjelang Perang Dunia I, pendapatan per kapitanya sejajar dengan Eropa Barat dan melampaui Italia, Portugal, serta Spanyol.
Kemajuan awal itu ditopang modernisasi administrasi dan reformasi Konstitusi 1853. Bentuk federal, undang-undang perdagangan, hukum perdata, serta kebijakan pendidikan membantu menarik investasi asing dan imigran Eropa sejak dekade 1870-an.
| Periode | Data Utama | Arti Ekonomi |
|---|---|---|
| 1913 | Pendapatan per kapita setara Eropa Barat | Puncak kemakmuran awal |
| 1946 | Cadangan emas dan devisa US$1,1 miliar | Posisi eksternal masih kuat |
| Akhir 1948 | Cadangan tersisa US$258 juta | Turun lebih dari 75 persen dalam dua tahun |
| 1949 | Inflasi tahunan 33,6 persen | Tekanan harga menguat |
Fondasi ekonomi Argentina mulai terguncang pada 1930 saat depresi besar di Amerika Serikat menekan permintaan global terhadap komoditas pertanian. Ketergantungan pada ekspor membuat ekonomi melemah, pengangguran naik, dan situasi politik memburuk.
Kudeta militer Jenderal Uriburu pada tahun yang sama menjadi titik penting dalam perubahan arah negara. Partai politik dilarang dan Konstitusi 1853 ditangguhkan, sementara periode 1932 hingga 1943 ditandai represi, kecurangan pemilu, korupsi, serta intervensi ketat di sektor pertanian dan peternakan.
Periode itu dikenal sebagai infamous decade karena dinilai mengakhiri kemajuan ekonomi-politik selama sekitar 50 tahun sebelumnya. Ketidakpuasan di kalangan militer kemudian berlanjut dalam rangkaian pergantian kekuasaan hingga Juan Peron memenangkan pemilu pada 1946.
Program Sosial Bertemu Lemahnya Pengawasan
Pemerintahan Peron membawa agenda keadilan sosial dan kemandirian ekonomi melalui perencanaan lima tahunan, nasionalisasi, serta dukungan kesejahteraan bagi buruh. Industri domestik juga memperoleh kredit murah dan insentif pajak dalam upaya diversifikasi ekonomi.
Namun, perluasan kebijakan itu tidak dibarengi pengendalian korupsi, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum yang memadai. Kompas mencatat pembagian kekuasaan berdasarkan kedekatan politik merusak meritokrasi serta perlindungan hak kepemilikan.
Tekanan terhadap lembaga pengawas terlihat pada 1947 ketika empat dari lima hakim Mahkamah Agung dimakzulkan oleh Kongres yang didominasi kelompok Peronis. Peradilan kehilangan peran sebagai penyeimbang independen, sementara perubahan konstitusi pada 1949 menjadi lebih mudah dilakukan.
Di sektor ekonomi, pemerintah membentuk Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio atau IAPI pada 1946. Lembaga ini berwenang membeli produk lokal, menjualnya kembali, serta memonopoli ekspor serealia dan daging sapi.
IAPI dirancang untuk mengatur harga sekaligus menyediakan sumber pendanaan di luar anggaran negara. Akan tetapi, mismanajemen dan korupsi membuat lembaga itu mengalami defisit yang akhirnya ditutup melalui bank negara dan bank sentral.
Defisit yang Memperpanjang Krisis
Pembiayaan defisit tersebut mendorong jumlah uang beredar melonjak dalam hitungan tahun. Pada saat yang sama, cadangan devisa menyusut, harga ekspor pertanian melemah, sedangkan kebutuhan impor bahan bakar dan mesin meningkat.
Krisis 1948-1949 justru diikuti perluasan peran negara melalui nasionalisasi sumber daya energi, mineral, dan layanan publik. Beban anggaran bertambah, sementara defisit kembali ditangani dengan pencetakan uang melalui bank sentral.
Akibatnya, inflasi kronis dan ketidakstabilan ekonomi bertahan lama di Argentina. Sejak Perang Dunia II berakhir, negara tersebut tercatat mengalami tujuh kali gagal bayar utang dan hanya sepuluh kali mencatat inflasi tahunan di bawah 10 persen sejak 1945.
Masalah ekonomi juga berjalan beriringan dengan ketidakstabilan politik, termasuk sedikitnya tiga kudeta militer setelah Peron lengser pada 1955. Pengalaman Argentina menunjukkan bahwa stabilitas harga, akuntabilitas fiskal, independensi moneter, dan kontrol kekuasaan tidak dapat digantikan oleh pertumbuhan jangka pendek.
