Komisi Persaingan India atau CCI mempercepat penanganan perkara antimonopoli terhadap Apple setelah perusahaan itu belum menyerahkan data keuangan yang diminta regulator. Data tersebut dibutuhkan untuk menghitung besaran sanksi, sementara hasil investigasi sebelumnya menyebut Apple menyalahgunakan posisi dominan di pasar aplikasi iPhone.
Dalam perintah tertanggal 8 April yang ditinjau Reuters, CCI menyebut Apple belum menyerahkan rincian keuangan maupun tanggapan atas laporan investigasi sejak Oktober 2024. Regulator juga menetapkan sidang akhir pada 21 Mei, sambil tetap memberi tambahan waktu dua pekan bagi Apple untuk menyampaikan respons.
CCI menekan proses saat data belum masuk
CCI biasanya meminta informasi keuangan perusahaan ketika menghitung potensi denda dalam perkara pelanggaran persaingan usaha. Dalam kasus ini, regulator menilai Apple sudah mendapat kesempatan yang memadai untuk mengajukan keberatan, saran, dan dokumen yang diperlukan.
Perintah CCI menyebut Apple telah diberi ruang untuk merespons laporan investigasi. Namun, perusahaan itu dinilai masih belum menyerahkan informasi keuangan yang dibutuhkan sehingga perkara bergerak ke tahap sidang akhir.
Langkah ini menunjukkan regulator makin tegas dalam menangani sengketa persaingan yang melibatkan perusahaan teknologi besar. Sejumlah pengacara persaingan usaha menilai jadwal sidang yang dipercepat mempersempit ruang gerak Apple jika data keuangan tetap tidak diserahkan.
Gautam Shahi, mitra antimonopoli di Dua Associates, mengatakan Apple masih bisa menyerahkan laporan keuangan yang didukung sertifikat auditor. Setelah itu, Apple masih dapat berargumen soal besaran denda pada saat sidang berlangsung.
Ia menambahkan, jika Apple tidak melakukannya, argumen perusahaan terkait nilai sanksi akan menjadi lebih terbatas. Situasi itu membuat sengketa ini bukan hanya tentang dugaan pelanggaran, tetapi juga tentang dasar penghitungan hukuman.
Apple membantah pelanggaran dan soroti risiko denda
Apple membantah melakukan pelanggaran dalam perkara ini. Perusahaan juga menyatakan khawatir bisa dikenai denda hingga $38 billion jika regulator memakai omzet global sebagai dasar penghitungan sanksi.
Dalam dokumen CCI, Apple disebut merujuk pada perkara terpisah yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Delhi. Di sana, Apple menantang keseluruhan aturan denda antimonopoli India dan meminta proses di CCI ditunda sementara.
Permintaan itu tidak dikabulkan. CCI justru menilai Apple berupaya memperlambat penanganan perkara dengan menggugat aturan sanksi sambil menahan data yang diminta dalam proses utama.
Pada Maret, Apple juga disebut meminta agar proses CCI ditempatkan dalam status “in abeyance” sampai Pengadilan Tinggi Delhi memeriksa gugatannya. Regulator menolak permintaan tersebut dan tetap melanjutkan tahapan kasus.
Awal perkara dan posisi Apple di India
Perkara ini bermula pada 2021 setelah sebuah kelompok nirlaba menentang praktik Apple. Setelah itu, Match, pemilik Tinder, serta sejumlah startup India ikut menyuarakan keberatan terhadap kebijakan perusahaan.
Penyelidik CCI kemudian menerbitkan laporan pada 2024. Laporan itu menyimpulkan Apple mengeksploitasi posisi dominannya di pasar aplikasi dengan mewajibkan pengembang menggunakan sistem pembelian dalam aplikasi milik Apple sendiri.
Temuan tersebut menjadi inti perkara yang kini memasuki fase penentuan sanksi. Apple tetap menolak tuduhan itu dan berargumen bahwa posisinya di India relatif kecil karena pasar ponsel di negara itu masih didominasi perangkat berbasis Android milik Google.
Meski begitu, India tetap menjadi pasar penting bagi Apple. Menurut Counterpoint Research, pangsa pasar iPhone di India mencapai 9 persen, naik dari 4 persen dua tahun sebelumnya.
Kenaikan itu membuat perkara ini mendapat sorotan besar karena menyangkut model bisnis App Store dan juga pengaruh Apple yang terus tumbuh di salah satu pasar ponsel terbesar. Reuters melaporkan Apple dan CCI tidak menanggapi permintaan komentar atas perkembangan terbaru ini, sementara perhatian kini tertuju pada apakah Apple akhirnya menyerahkan data keuangan yang diminta untuk menentukan potensi sanksi.
