Rencana penyeragaman kemasan rokok memicu penolakan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI. Organisasi itu menilai aturan turunan Kementerian Kesehatan berpotensi menekan ekonomi jutaan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan rokok.
Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyebut sekitar 3,9 juta pedagang, termasuk warung kelontong dan UMKM, bisa terdampak bila kebijakan itu diterapkan. Ia meminta pemerintah tetap mengatur produk tembakau, tetapi tidak sampai mendorong kemunduran ekonomi pelaku usaha kecil.
Dampak yang dikhawatirkan pedagang kecil
Ali menilai kemasan yang diseragamkan melalui warna, gambar, dan huruf yang sama akan membuat konsumen lebih sulit membedakan produk. Menurut dia, kondisi itu bisa membuka ruang bagi peredaran rokok ilegal dan pada akhirnya menekan pendapatan pedagang harian.
APKLI juga menekankan bahwa para pedagang bukan sekadar penjual, melainkan pelaku usaha mandiri yang ikut menciptakan lapangan kerja di lingkungan masing-masing. Karena itu, organisasi tersebut meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi kembali rancangan aturan agar sektor informal tetap bertahan.
| Pihak | Posisi | Alasan Utama |
|---|---|---|
| APKLI | Menolak penyeragaman kemasan rokok | Dianggap mengancam ekonomi 3,9 juta pedagang kecil |
| Kementerian Kesehatan | Menyusun rancangan aturan | Aturan memuat pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik |
Sorotan soal kewenangan dan hak kekayaan intelektual
Kritik terhadap rancangan aturan juga datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Hakim. Ia menilai ketentuan penyeragaman kemasan melampaui kewenangan Kementerian Kesehatan dan berpotensi bertabrakan dengan prinsip hak kekayaan intelektual.
Abdul Hakim menyebut berbagai aturan teknis turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024, termasuk penyeragaman kemasan, memperlihatkan perlunya batas yang jelas dalam penyusunan regulasi. Menurut dia, kebijakan itu juga dinilai tidak memberi ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan kontribusi ekosistem pertembakauan terhadap perekonomian nasional.
Permintaan agar kebijakan lebih seimbang
APKLI dan pihak yang mengkritik rancangan aturan sama-sama meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara tujuan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Mereka menilai pengaturan produk tembakau tetap bisa dilakukan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan dari penjualan harian.
Perdebatan soal penyeragaman kemasan rokok kini memperlihatkan tarik-menarik antara agenda kesehatan publik dan perlindungan mata pencaharian sektor informal. Di tengah proses penyusunan aturan turunan, sorotan utama tetap tertuju pada apakah kebijakan itu bisa berjalan tanpa memukul 3,9 juta pedagang yang disebut berisiko terdampak.
