Pemerintah memangkas alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sebesar Rp67 triliun, dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Penyesuaian ini menjadi perhatian karena MBG ditujukan untuk mendukung pemberian makanan bagi murid-murid sekolah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengurangan anggaran tersebut tidak berarti pemerintah menghentikan atau menganggap program MBG gagal. Pemerintah justru sedang mengevaluasi tata kelola agar penggunaan uang negara lebih efektif dan efisien.
Angka Rp268 Triliun Masih Bersifat Sementara
Alokasi Rp268 triliun disebut masih merupakan angka sementara dan berpeluang mengalami penyesuaian lagi. Pemerintah masih menghitung kebutuhan akhir serta bentuk pelaksanaan program pada 2026.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Alokasi semula | Rp335 triliun | Sebelum penyesuaian |
| Anggaran sementara | Rp268 triliun | Masih dapat diperbaiki |
| Nilai pengurangan | Rp67 triliun | Bagian dari penghematan APBN |
Dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026), Purbaya menyampaikan bahwa perhitungan belum selesai. “Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” ujar Purbaya.
Penyesuaian anggaran itu disebut merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakannya adalah memastikan setiap belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan dengan lebih tepat.
Fokus pada Tata Kelola Badan Gizi Nasional
Pemerintah mengaitkan pengetatan anggaran dengan pembenahan manajemen program yang dijalankan Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan MBG sekaligus memastikan belanja program memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Purbaya meminta publik tidak langsung menyudutkan MBG hanya karena nominal anggarannya turun. Menurut dia, Presiden tengah memperbaiki manajemen program dan cara Badan Gizi Nasional membelanjakan anggaran.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” kata Purbaya.
Pemerintah pusat juga disebut tetap terbuka terhadap kritik serta masukan konstruktif mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Perbaikan yang dilakukan diarahkan untuk menemukan pola pelaksanaan yang tepat tanpa mengurangi efektivitas program memberi makan murid sekolah.
Strategi MBG 2026 Akan Dibahas
Purbaya berencana bertemu pimpinan Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk membahas strategi MBG pada 2026. Pertemuan tersebut akan menyoroti arah pelaksanaan program setelah pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran.
Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026), Purbaya menyatakan penurunan anggaran masih menjadi kemungkinan yang terbuka. “Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas akan ada penurunan,” jelasnya.
Ia mengatakan pembahasan khusus tentang anggaran MBG tidak muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya. Sidang tersebut lebih berfokus pada kondisi ekonomi saat ini, risiko yang dihadapi ke depan, serta strategi Presiden.
Dengan evaluasi dan penghitungan yang masih berjalan, besaran akhir anggaran serta rancangan pelaksanaan MBG dapat berubah. Pemerintah menempatkan efisiensi belanja dan pembenahan pengelolaan sebagai dasar penyesuaian program tersebut.
