Krisis iklim kini menekan anak-anak pesisir dengan cara yang paling nyata: rumah rusak, ruang hidup menyempit, dan masa depan ikut terancam. Di Pantura Jawa, dampaknya tidak lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan sudah menjadi bagian dari hidup harian warga.
Laporan Children’s Climate Risk Report 2026 dari UNICEF menunjukkan hampir seluruh anak di dunia terpapar risiko iklim. Laporan itu juga mencatat 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus, yaitu kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.
Pantura Jawa jadi wajah paling rentan
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi, Mida Saragih, menyebut sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai berdasarkan laporan global UNICEF tersebut. Angka itu memperlihatkan bahwa krisis iklim tidak berdiri sendiri, tetapi bertemu dengan kerentanan wilayah pesisir yang sudah lama menumpuk.
Kerentanan anak juga meningkat karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas. Saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan, beban itu menjadi jauh lebih berat dan langsung memengaruhi kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembang mereka.
Di Jawa Tengah, ancaman itu terlihat jelas. Provinsi ini memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota, dan data Walhi Jawa Tengah menunjukkan 96,6% desa pesisir di wilayah itu tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim.
| Data Kerentanan Pesisir | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Anak terdampak banjir pesisir | 33 juta | Berdasarkan UNICEF |
| Anak terdampak banjir sungai | 337 juta | Berdasarkan UNICEF |
| Desa pesisir di Jawa Tengah | 341 desa | Tersebar di 17 kabupaten/kota |
| Desa pesisir yang rentan | 96,6% | Data Walhi Jawa Tengah |
Demak menjadi contoh paling kritis
Salah satu wilayah yang paling berat terdampak berada di Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung. Kawasan ini terdampak banjir rob seluas 1.266 hektare, sementara warga di Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah harus berulang kali meninggikan rumah setiap beberapa tahun.
Di Desa Bedono, perubahan itu bahkan sudah menggeser peta hidup warga. Berdasarkan data BPS 2023, luas desa ini mencapai 739 hektare atau sekitar 9,38% dari total wilayah Kecamatan Sayung yang seluas 7.880 hektare.
Namun, penelitian Walhi Jawa Tengah 2024 menunjukkan daratan Bedono kini menyusut drastis. Hasil pemetaan partisipatif dan analisis spasial itu mencatat sisa daratan Bedono tinggal 94,33 hektare.
| Wilayah | Data Penting | Kondisi |
|---|---|---|
| Kecamatan Sayung | 1.266 hektare | Terdampak banjir rob |
| Desa Bedono | 739 hektare | Data BPS 2023 |
| Bedono tersisa | 94,33 hektare | Hasil pemetaan Walhi Jawa Tengah 2024 |
Sejumlah dusun di Bedono juga telah berpindah karena huniannya tenggelam. Dusun Tambaksari pindah pada rentang 1999-2000, Dusun Rejosari atau Senik pada 2006, dan Dusun Mondoliko pada 2023.
Penyusutan itu dipengaruhi akumulasi kenaikan muka air laut sekitar 15,5 cm per tahun dan penurunan muka tanah 7-21 cm per tahun. Dalam kondisi seperti itu, ruang hidup anak dan keluarga pesisir terus menyempit dari waktu ke waktu.
Negara didesak ubah arah pembangunan
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menilai negara harus memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa jika pesisir terus dibiarkan tenggelam, negara bukan hanya gagal melindungi anak hari ini, tetapi juga merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Fahmi menyebut hak antar-generasi menuntut setiap kebijakan pembangunan diuji dari kontribusinya terhadap keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Karena itu, penanganan bencana iklim harus menyentuh akar kerentanan, terutama penyelamatan Pantura Jawa.
Ia juga menilai pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar justru berpotensi memperparah kerentanan pesisir. Dalam pandangannya, pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.
Di lapangan, warga pesisir terus hidup dengan ancaman yang sama: banjir rob, erosi, dan tanah yang kian turun. Di tengah tekanan itu, anak-anak menjadi kelompok yang paling mahal membayar harga dari pembangunan yang abai pada krisis iklim.
