Kebutuhan terhadap tanda tangan digital yang benar-benar sah kini tak lagi bisa dipandang sebagai urusan teknis semata. AkuSign menangkap momentum itu dengan menggandeng BSSN dan Komdigi dalam dorongan memperkuat keamanan transaksi digital di Indonesia.
Lewat gelaran AkuSign Experience Day di Jakarta, perusahaan ini menegaskan bahwa perlindungan dokumen dan kepatuhan hukum harus berjalan bersama. Forum tersebut juga mempertemukan regulator, pelaku usaha, dan asosiasi industri untuk membahas pertahanan dokumen yang aman secara hukum.
Ancaman siber membuat tanda tangan digital jadi isu penting
Percepatan transformasi digital di banyak sektor ikut membawa lonjakan kejahatan siber. Dalam situasi seperti ini, keamanan dokumen digital tidak lagi cukup hanya mengandalkan gambar tanda tangan di file PDF.
Masih banyak masyarakat dan organisasi yang memakai hasil scan tanda tangan pada dokumen digital. Praktik itu dinilai lemah karena mudah dimanipulasi dan tidak memenuhi standar keamanan internasional maupun ketentuan legalitas pemerintah.
Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN, menegaskan pentingnya sistem keamanan yang kuat. Ia juga menempatkan perlindungan data dan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan digital.
Menurut Sulistyo, penguatan tata kelola keamanan informasi harus menjadi pondasi ekosistem digital. Pandangan itu berlaku baik untuk bisnis maupun pemerintahan yang sama-sama bergantung pada dokumen digital.
Komdigi soroti risiko hukum dari tanda tangan tak tersertifikasi
Peringatan serupa datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Martha Simbolon dari Direktorat Keamanan Informasi KOMDIGI menyebut pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang terus naik ikut memunculkan ancaman siber generasi baru yang lebih canggih.
Ancaman tersebut mencakup manipulasi dokumen fisik hingga penipuan berbasis kecerdasan buatan seperti deepfake. Dalam konteks itu, penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi dinilai berisiko fatal.
Risikonya bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal legalitas. Dokumen yang ditandatangani dengan cara tidak tersertifikasi bisa membuat kontrak digital batal demi hukum dan menyulitkan pembuktian di pengadilan.
Karena itu, kolaborasi antara regulator dan penyedia teknologi dianggap penting untuk menciptakan ruang transaksi digital yang aman dan sesuai regulasi. AkuSign menempatkan diri di posisi itu dengan menawarkan layanan yang berfokus pada keabsahan hukum dokumen digital.
Target korporasi dan instansi dengan volume dokumen tinggi
AkuSign membangun platform yang dapat terintegrasi ke sistem bisnis internal perusahaan besar maupun institusi pemerintahan. Pendekatan ini ditujukan untuk memudahkan penggunaan tanda tangan digital tanpa menambah kerumitan di alur kerja organisasi.
Layanannya juga disusun berlapis sesuai kebutuhan. Opsi yang tersedia mencakup Sertifikat Pribadi untuk eksekutif, Sertifikat Perusahaan, Sertifikat E-Seal untuk otomatisasi dokumen massal seperti invoice, serta Bulk Signing Solution untuk menandatangani ribuan berkas sekaligus.
Susunan layanan itu menunjukkan bahwa AkuSign tidak hanya menyasar pengguna individu. Fokusnya juga tertuju pada organisasi dengan volume dokumen tinggi yang membutuhkan proses cepat, terukur, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Diperkuat ekosistem teknologi induk
Dari sisi operasional, AkuSign ditopang oleh ASABA Innotech sebagai ekosistem teknologi induknya. Perusahaan ini dikenal memiliki pengalaman di bidang solusi digital, layanan IT, dan kapabilitas cybersecurity.
Dukungan tersebut membuat infrastruktur AkuSign disebut semakin solid untuk menjawab kebutuhan keamanan dan legalitas dokumen digital. Dengan kombinasi perlindungan hukum dan payung teknologi yang mutakhir, AkuSign memperkuat posisinya sebagai mitra bagi organisasi yang ingin mengurangi risiko pemalsuan dokumen dalam aktivitas digital.
Di tengah makin luasnya penggunaan dokumen elektronik, dorongan terhadap tanda tangan digital tersertifikasi menjadi semakin relevan. Bagi korporasi dan instansi, kepatuhan hukum kini berjalan seiring dengan tuntutan keamanan yang lebih ketat.