Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan penyaluran bantuan sosial ke sistem yang lebih berbasis data. Dengan dukungan kecerdasan buatan atau AI, bansos dan subsidi diproyeksikan tidak lagi mengalir lewat pola lama yang serba komoditas.
Skema baru ini disiapkan melalui government technology atau govtech yang terhubung dengan digitalisasi sistem pemerintahan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut arah tersebut akan menjadi bagian dari integrasi data tunggal digital di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Digital Single ID Jadi Fondasi
Luhut mengatakan pemerintah akan segera memiliki digital single ID untuk menopang ekosistem digital tersebut. Identitas digital tunggal itu dianggap penting agar bantuan negara bisa disalurkan dengan lebih presisi kepada penerima yang tepat.
Dalam skema ini, bantuan sosial dan direct cash transfer diproyeksikan menjadi lebih tertarget. Pemerintah juga berharap sistem yang baru bisa memangkas anggaran karena penyaluran bantuan tidak lagi dilakukan dengan cara lama yang terfragmentasi.
Subsidi Tak Lagi Mengarah ke Barang
Salah satu perubahan paling jelas ada pada arah subsidi. Luhut menegaskan subsidi ke depan tidak akan lagi diarahkan ke barang, melainkan disalurkan langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk dana tunai.
Model ini membuat bantuan negara lebih sederhana bagi pemerintah maupun penerima. Dengan mekanisme tunai, penyaluran tidak lagi bergantung pada pembagian komoditas yang selama ini masih digunakan.
AI Untuk Mengelompokkan Penerima
Pemerintah juga akan memakai AI untuk mengelompokkan penerima bantuan. Pengelompokan ini ditujukan agar seluruh bantuan yang diterima masyarakat bisa terukur dan disatukan dalam sistem digital.
Luhut menyebut rata-rata bantuan yang terkumpul dari berbagai skema cash transfer dapat mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Angka itu nantinya akan dibantu AI agar penyalurannya lebih sesuai dengan kebutuhan penerima.
Menuju Layanan Publik Yang Lebih Rapi
Penerapan AI dalam penyaluran bansos menjadi bagian dari dorongan digitalisasi layanan publik yang lebih luas. Govtech ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan program bantuan berjalan lebih efisien.
Integrasi data tunggal digital juga diharapkan memperkuat sinkronisasi antarprogram. Jika sistem ini berjalan sesuai rencana, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih rapi untuk memetakan penerima bantuan secara menyeluruh.
Dengan dukungan digital single ID, bantuan dapat diarahkan langsung tanpa bergantung pada penyaluran berbasis komoditas. Luhut menilai perubahan ini akan mempermudah proses penyaluran sekaligus membuat bantuan lebih akurat menjangkau masyarakat yang berhak.