Pemanfaatan AI di sektor kesehatan mulai masuk ke tahap yang lebih nyata, tetapi jalan yang dipilih masih harus hati-hati. Teknologi ini dinilai bisa membantu layanan yang timpang, meringankan kerja administratif, dan mempercepat pengolahan data kesehatan nasional, namun risiko terhadap keselamatan pasien dan data pribadi tetap besar.
Di Indonesia, kebutuhan itu terasa semakin mendesak karena tenaga kesehatan masih dibebani administrasi dan sistem data belum sepenuhnya terintegrasi. Di sisi lain, AI tidak boleh melampaui peran profesional medis, terutama ketika keputusan klinis dan perlindungan data pasien ikut dipertaruhkan.
Beban nakes masih tinggi
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Eko Sulistijo, menyebut tantangan utama layanan kesehatan di Indonesia masih ada pada akses dan sebaran sumber daya manusia kesehatan. Kondisi geografis membuat jutaan masyarakat belum terlayani optimal, sementara tenaga kesehatan menghadapi tekanan kerja yang besar.
Eko mengatakan, dalam studi global, satu dari tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Ia menambahkan, tekanan itu bukan hanya datang dari pelayanan pasien, tetapi juga karena sekitar 20% hingga 30% waktu kerja habis untuk urusan administrasi.
Satusehat jadi fondasi
Masalah administrasi itu makin berat karena sistem informasi kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya terhubung. Lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik masih memakai sistem yang berbeda-beda.
Akibatnya, input data sering berulang dan menambah beban kerja tenaga kesehatan. Kemenkes kemudian mendorong integrasi lewat Satusehat, yang kini disebut hampir terhubung ke seluruh fasilitas layanan kesehatan dan ditargetkan mencapai 100% pada tahun ini.
Integrasi itu menjadi dasar penting bagi pemanfaatan AI, terutama untuk pengelolaan data kesehatan nasional. Data yang dihimpun mencakup rekam medis pasien, informasi tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, proses pelayanan, hingga penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
AI dipakai sebagai jembatan
Eko menjelaskan bahwa ke depan, data pasien akan menjadi satu big data yang bisa dipakai untuk klaim JKN sekaligus mendukung kebutuhan tenaga medis. Dalam kerangka itu, AI diposisikan untuk membantu pengolahan data berskala besar agar layanan lebih tepat sasaran.
Di layanan primer, terutama puskesmas, AI juga diprioritaskan sebagai penopang sementara. Banyak fasilitas tingkat pertama masih kekurangan alat kesehatan dan SDM yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik seperti USG dan X-Ray.
Karena itu, AI diarahkan sebagai bridging, bukan pengganti tenaga kesehatan. Pemerintah menilai penyediaan alat kesehatan idealnya selalu disertai SDM nakes, tetapi untuk saat ini AI bisa membantu menutup celah yang masih ada di lapangan.
Keamanan data jadi syarat utama
Di balik peluang itu, pemerintah juga menyadari bahwa pengolahan data kesehatan dalam skala besar menuntut keamanan yang kuat. Karena itu, Kemenkes mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Kemenkes juga membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi. Komite ini disiapkan untuk menyusun arah kebijakan agar pemanfaatan AI di sektor kesehatan tidak berjalan tanpa panduan yang jelas.
Dunia usaha melihat AI sebagai investasi
Dari sisi industri, pandangan yang muncul lebih optimistis. Anggota Apindo yang berfokus pada bidang kesehatan digital, Doddy Darmawan, menilai AI seharusnya dipahami sebagai investasi jangka panjang, bukan alat penghemat biaya instan.
Menurut Doddy, banyak perusahaan keliru bila menilai keberhasilan AI dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat. Ia menegaskan, hasil implementasi AI tidak langsung terlihat hari ini atau bulan depan.
Ia juga menilai hubungan AI dan tenaga kerja harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Perusahaan yang ingin tumbuh, katanya, perlu terus berinvestasi pada teknologi sambil meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.
Risiko yang tidak bisa dikesampingkan
Meski menjanjikan, penggunaan AI di kesehatan tetap membawa risiko serius. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan, mengingatkan bahwa inovasi di bidang ini harus tetap berpusat pada manusia.
Afif menyoroti pentingnya keadilan layanan, keberlanjutan finansial JKN, serta pengawasan atas data pribadi peserta, transparansi algoritma, dan potensi bias sistem. BPJS Kesehatan sendiri disebut telah memanfaatkan AI lewat inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, dan analisis data untuk pengambilan keputusan serta deteksi fraud.
Namun, menurut Afif, pemanfaatan itu tetap harus berada dalam koridor pengawasan yang kuat. Ia mengingatkan risiko keamanan siber, kebocoran data, dan kesalahan algoritma yang bisa berdampak hukum serius, termasuk bagi dokter yang mengambil keputusan medis.
Afif menegaskan bahwa AI harus tetap menjadi pendukung, bukan pengganti keputusan profesional tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN. Di sektor kesehatan, teknologi baru hanya akan efektif jika benar-benar melayani manusia, bukan sebaliknya.