Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong agar pangan dari daerah lumbung bisa bergerak lebih cepat antardaerah, dengan prioritas utama tetap memenuhi kebutuhan warga Jawa Tengah sendiri. Langkah itu dipandang sebagai cara menjaga pasokan tetap lancar sekaligus menahan harga bahan pokok agar tetap terjangkau.
Pesan itu mengemuka dalam Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah di Semarang, saat produsen dan pembeli bahan pokok penting dipertemukan langsung oleh TPID Jawa Tengah. Forum ini juga diarahkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali melalui kolaborasi pemerintah daerah, produsen, dan offtaker.
Pangan Jateng Didahulukan, Baru Mengalir ke Wilayah Lain
Ahmad Luthfi menegaskan Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya lebih dulu. Setelah kebutuhan daerah terpenuhi, pasokan baru diarahkan untuk menopang wilayah lain melalui skema aglomerasi dan kerja sama antardaerah.
Menurut dia, kerja sama antarbupati dan wali kota dengan produsen serta offtaker penting agar ketersediaan bahan pokok tetap terkendali. Tujuan akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terjaga.
Efisiensi Distribusi Jadi Titik Kunci
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, menyebut kegiatan itu merupakan bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS. Fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga.
Nur Nugroho menilai efisiensi distribusi masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Karena itu, mempertemukan produsen dan offtaker secara langsung dianggap sebagai langkah konkret untuk memperpendek rantai pasok dan melancarkan arus distribusi pangan.
111 Produsen Bertemu 99 Offtaker
TPID Jawa Tengah mempertemukan 111 produsen dan 99 offtaker bahan pokok penting dalam forum tersebut. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan transaksi maupun komitmen kerja sama perdagangan yang berkelanjutan.
Melalui temu bisnis ini, offtaker diharapkan menyerap produksi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan menyalurkannya kembali sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Skema ini ditujukan untuk menjaga pasokan dan menekan fluktuasi harga pangan.
| Komoditas | Jumlah Peminat Offtaker | Jumlah Produsen |
|---|---|---|
| Beras | 30 | 28 |
| Cabai | 25 | 33 |
| Minyak goreng | 24 | 2 |
| Bawang merah | 13 | 20 |
| Jagung | 4 | 25 |
| Telur | 3 | 4 |
Komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dari sisi pembeli, disusul cabai, minyak goreng, bawang merah, jagung, dan telur. Dari sisi produsen, cabai justru paling banyak muncul, kemudian beras, jagung, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng.
Potensi Kerja Sama Antarwilayah Mulai Dipetakan
Secara kewilayahan, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki potensi kebutuhan kerja sama terbesar dari sisi offtaker, masing-masing 11 potensi kerja sama. Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo masing-masing memiliki tujuh potensi kerja sama.
Dari sisi produsen, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi kerja sama tertinggi, masing-masing sembilan potensi kerja sama. Kabupaten Batang dan Brebes menyusul dengan masing-masing tujuh potensi kerja sama.
Kerja Sama Mulai Diteken
Dalam kesempatan itu, penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang untuk komoditas beras. Selain itu, kerja sama antardaerah di kawasan Banyumas Raya juga ditandatangani untuk komoditas cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Bank Indonesia Jawa Tengah berharap forum seperti ini tidak berhenti pada transaksi jangka pendek. Nur Nugroho menyebut database juga disiapkan agar koordinasi dengan TPID bisa lebih optimal dan kerja sama perdagangan antardaerah dapat berjalan lebih berkelanjutan.
