Satgas Debottlenecking mulai menunjukkan peran sebagai mesin baru yang mengurai macet bisnis di Indonesia. Dalam sekitar enam bulan beroperasi, satgas ini sudah menuntaskan 45 kasus hambatan investasi dan bisnis yang selama ini mengganjal laju proyek.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan capaian itu di International Seminar on Debottlenecking Channel di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Ia berbicara di hadapan investor global dan para duta besar negara sahabat.
Ratusan laporan, puluhan beres
Purbaya mengatakan kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan dari pelaku usaha. Dari jumlah itu, 83 kasus sudah dibahas secara transparan, dan 45 kasus dinyatakan selesai.
Satgas ini menangani masalah yang kerap muncul dalam investasi, mulai dari perizinan, tumpang tindih aturan, hingga kepastian hukum. Mekanisme penyelesaian dibuat terbuka agar prosesnya lebih transparan dan setiap pihak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Purbaya menyebut penyelesaian hambatan itu ikut mempercepat investasi bernilai besar di Indonesia. Pemerintah mencatat percepatan yang terdorong melalui satgas tersebut mencapai lebih dari US$ 30 miliar.
“Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$ 30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$ 22 miliar, belum yang lainnya lagi,” kata Purbaya.
Proyek besar masih menunggu dorongan
Di forum yang sama, Purbaya menegaskan masih ada proyek-proyek besar yang tertahan dan akan didorong lewat mekanisme debottlenecking. Salah satunya proyek investasi di Sumatera dengan nilai sekitar US$ 40 miliar yang disebut belum berjalan selama bertahun-tahun.
Pemerintah ingin memastikan proyek yang masuk kanal ini diproses cepat. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar hambatan yang mengganjal investasi tidak terus berlarut.
Sidang debottlenecking juga digelar rutin setiap pekan. Pola kerja itu dibuat terbuka untuk meningkatkan transparansi dan membantu semua pihak memahami alasan di balik keputusan yang diambil.
Lintas instansi, lintas kendala
Menurut Purbaya, pendekatan seperti ini penting karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Keterlibatan lintas instansi dinilai membuat penyelesaian masalah di lapangan berjalan lebih efektif.
Satgas Debottlenecking juga dilihat sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki iklim investasi nasional. Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor swasta agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui 6%.
Purbaya menilai target itu sulit dicapai tanpa partisipasi besar dari swasta. Karena itu, penyederhanaan hambatan investasi dipandang sebagai langkah yang relevan untuk menjaga laju ekonomi tetap kuat.
Sosialisasi kanal pengaduan diperluas
Purbaya juga mengakui belum semua investor asing mengetahui keberadaan kanal pengaduan investasi tersebut. Ia bahkan mencontohkan adanya investor asal Swiss yang bertanya ke mana harus mengadu jika menghadapi hambatan bisnis di Indonesia.
Kementerian Keuangan kemudian akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperluas sosialisasi kanal itu melalui jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara. Pemerintah juga menyiapkan kanal pengaduan berbasis website agar investor lebih mudah menyampaikan kendala yang mereka hadapi.
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menilai debottlenecking penting untuk mempercepat investasi dan memberi kepastian bagi pelaku usaha. Ia menekankan bahwa kecepatan dan kepastian hukum semakin menentukan dalam persaingan investasi saat ini.
Havas menilai Satgas Debottlenecking bukan sekadar deregulasi, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha nasional. Ia juga menyarankan investor asing berkonsultasi lebih dulu dengan kedutaan besar Indonesia sebelum masuk ke pasar domestik agar proses investasi berjalan lebih lancar.
