Desakan untuk mengakhiri nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat kembali menguat di parlemen Iran. Sebanyak 180 anggota parlemen meminta para pemimpin negara itu membatalkan kesepakatan yang sebelumnya disepakati untuk menghentikan konflik.
Langkah ini muncul setelah serangan udara terbaru yang dianggap melanggar kesepahaman tersebut. Di tengah ketegangan yang kembali naik, para legislator juga mendorong respons yang lebih tegas dari تهران terhadap AS.
Tuntutan yang diajukan 180 anggota parlemen
Dalam pernyataan yang dikutip Kantor Berita Fars dan disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2026, para legislator menyerukan empat langkah utama. Mereka meminta pembatalan memorandum dengan AS, pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki negosiasi, pengesahan undang-undang mengenai pengelolaan Selat Hormuz, dan dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata Iran.
| Isi Seruan | Tujuan |
|---|---|
| Pembatalan MoU dengan AS | Mengakhiri kesepakatan damai yang dinilai tidak lagi dijalankan |
| Komisi khusus | Menyelidiki negosiasi dengan AS |
| Undang-undang Selat Hormuz | Memperkuat pengelolaan jalur strategis tersebut |
| Dukungan untuk angkatan bersenjata | Memberi dukungan komprehensif kepada militer Iran |
Kesepakatan yang kembali dipersoalkan
AS dan Iran disebut menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk menghentikan konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, pada 8 Juli, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran.
Menurut Komando Pusat AS atau CENTCOM, serangan itu merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Rangkaian peristiwa tersebut membuat kesepakatan damai itu kembali berada di bawah tekanan politik. Bagi parlemen Iran, serangan udara terbaru menjadi alasan utama untuk menuntut pembatalan resmi MoU yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik.
