Rasa aman warga Jawa Barat menjadi perhatian dalam pertemuan 157 organisasi kepemudaan yang membahas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi begal, konflik lahan, intoleransi, hingga perselisihan lokal dinilai tidak dapat ditangani aparat kepolisian seorang diri.
Forum di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat itu mempertemukan unsur pemuda dengan kepolisian dalam ruang dialog. Pesan utamanya adalah perlunya keterlibatan organisasi kepemudaan untuk mempercepat komunikasi antara warga dan aparat saat gangguan keamanan muncul.
Begal dan Konflik Lokal Jadi Perhatian
Direktur Intelkam Polda Jabar Kombes Pol. Sukendar Eka Ristyan menyebut stabilitas wilayah menghadapi tantangan yang berlapis. Dinamika global, nasional, hingga persoalan yang langsung dirasakan masyarakat di tingkat lokal sama-sama membutuhkan kesiapsiagaan.
Di Jawa Barat, persoalan keamanan yang dibahas mencakup perselisihan terkait peribadatan, polemik kepemimpinan desa, konflik lahan, dan kriminalitas jalanan. Aksi pembegalan mendapat perhatian khusus karena berhubungan langsung dengan rasa aman warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
| Kategori | Isu yang Dibahas | Dampak yang Diperhatikan |
|---|---|---|
| Global | Perebutan energi di Timur Tengah | Perlu diantisipasi sebagai bagian dinamika global |
| Nasional | Makan Bergizi Gratis dan fluktuasi BBM | Berpotensi memengaruhi dinamika sosial |
| Lokal | Konflik lahan, peribadatan, desa, dan begal | Berkaitan langsung dengan ketertiban wilayah |
Sukendar menegaskan kepolisian tetap membuka ruang demokrasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian pendapat harus berlangsung santun, sesuai hukum, dan tidak berubah menjadi tindakan anarkis.
“Polri tidak akan pernah menghambat ruang demokrasi atau unjuk rasa, asalkan disampaikan secara santun, sesuai koridor hukum, dan tidak anarkis,” kata Sukendar. Pernyataan tersebut menempatkan kebebasan berpendapat dan keamanan publik sebagai dua hal yang harus dijaga bersamaan.
Layanan Laporan Selama 24 Jam
Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, membawa gagasan Command Center Layanan 24 Jam Teh Aanya sebagai kanal pelaporan gangguan keamanan. Layanan itu diharapkan memberi warga ruang untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian cepat.
Gagasan tersebut juga berangkat dari pengalaman Aanya yang pernah menjadi korban pembegalan dan kehilangan harta benda. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, menjadi bagian penting dalam menjaga Kamtibmas Jawa Barat.
RMOL.id melaporkan pertemuan itu memperlihatkan luasnya unsur pemuda yang siap dilibatkan dalam upaya menjaga kondisi wilayah. Kehadiran 157 organisasi menjadi modal komunikasi untuk menangkap aspirasi warga maupun potensi gangguan sejak dini.
Peran OKP di Tengah Masyarakat
Ketua Mapancas sekaligus inisiator acara, Awi Jaya, menilai kondusivitas Jawa Barat tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada kepolisian. Wilayah yang luas dan persoalan sosial yang beragam memerlukan gerakan kolektif dari banyak pihak.
Peran Organisasi Kepemudaan Jawa Barat tidak berhenti pada kegiatan internal organisasi. Mereka diharapkan mampu membangun komunikasi di lingkungan masing-masing, menyerap keresahan warga, serta membantu mendorong penyelesaian persoalan secara damai.
Sinergi pemuda dengan Polda Jabar dipandang penting agar respons terhadap gangguan keamanan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa penindakan saja tidak cukup tanpa pencegahan, komunikasi, dan partisipasi warga.
Forum tersebut menempatkan pemuda sebagai bagian dari jejaring sosial yang dapat menjaga suasana tetap kondusif. Dengan kanal pelaporan 24 jam dan dialog bersama kepolisian, perhatian terhadap begal maupun konflik sosial diharapkan dapat ditangani lebih cepat.