Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Angka ini menegaskan bahwa persoalan putus sekolah masih menjadi pekerjaan besar, terutama ketika sebarannya terlihat di berbagai jenjang dari SD hingga SMA/SMK.
Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mencatat ada wilayah yang jumlah siswa putus sekolahnya lebih tinggi dibanding daerah lain. Situasi ini membuat perhatian pemerintah daerah mengarah pada pemetaan lokasi kasus, sekaligus pencarian solusi yang lebih tepat agar anak-anak kembali ke bangku sekolah.
Daerah dengan kasus tertinggi di jenjang SD
Pada jenjang sekolah dasar, Kabupaten Bekasi tercatat paling tinggi dengan 545 siswa putus sekolah. Kabupaten Bogor menyusul dengan 533 siswa, lalu Kabupaten Sukabumi dengan 485 siswa.
Di bawahnya ada Kabupaten Karawang dengan 418 siswa, Kabupaten Cianjur 394 siswa, dan Kabupaten Garut 383 siswa. Kabupaten Bandung mencatat 345 siswa putus sekolah, disusul Kabupaten Cirebon 228 siswa, Kabupaten Subang 221 siswa, serta Kota Bekasi 209 siswa.
10 daerah dengan putus sekolah tertinggi di Jawa Barat level SD
- Kabupaten Bekasi — 545 siswa
- Kabupaten Bogor — 533 siswa
- Kabupaten Sukabumi — 485 siswa
- Kabupaten Karawang — 418 siswa
- Kabupaten Cianjur — 394 siswa
- Kabupaten Garut — 383 siswa
- Kabupaten Bandung — 345 siswa
- Kabupaten Cirebon — 228 siswa
- Kabupaten Subang — 221 siswa
- Kota Bekasi — 209 siswa
Masalah tidak berhenti di SD
Persoalan anak tidak sekolah tidak hanya muncul di tingkat dasar. Data Disdik Jabar juga menunjukkan kondisi yang perlu dicermati di jenjang SMP, SMA, dan SMK, karena faktor ekonomi masih sering disebut sebagai pemicu utama.
Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik adalah seorang siswa SMPN 1 Tanjungsari yang berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga dengan berjualan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian turun tangan dan memberikan bantuan agar siswa tersebut bisa kembali melanjutkan pendidikan hingga lulus.
Kasus itu memberi gambaran bahwa putus sekolah kerap berkaitan dengan tekanan hidup keluarga. Dalam banyak situasi, keputusan anak berhenti belajar tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi biaya, kondisi rumah tangga, dan lingkungan sekitar.
Dorongan agar pencegahan lebih kuat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa data anak tidak sekolah perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah harus bisa memetakan wilayah yang paling membutuhkan intervensi, lalu menyiapkan langkah yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memastikan anak tetap bersekolah. Untuk jenjang SD, pembiayaan pendidikan disebut sudah ditanggung pemerintah kabupaten dan kota, sehingga alasan ekonomi seharusnya bisa ditekan lebih jauh.
Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa masalah tetap memerlukan pendampingan yang konsisten. Anak yang sempat berhenti sekolah tidak cukup hanya didata, tetapi juga perlu dijangkau kembali agar tidak makin jauh dari sistem pendidikan.
Dengan jumlah anak tidak sekolah yang masih besar, Jawa Barat menghadapi tantangan untuk menjaga agar angka putus sekolah tidak terus bertambah. Pemetaan kasus per daerah, dukungan keluarga, dan langkah pemerintah daerah akan sangat menentukan apakah anak-anak di wilayah dengan beban tertinggi bisa kembali mendapatkan hak belajar mereka.
Source: jabar.tribunnews.com
