Pemprov Jawa Tengah mengambil posisi sentral dalam mendorong kerja sama lintas daerah saat mengumpulkan 10 provinsi untuk membahas ketahanan pangan dan energi. Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2026 di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026), menjadi ruang untuk menyatukan arah kebijakan menuju swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Pertemuan ini tidak hanya menekankan koordinasi antardaerah, tetapi juga menempatkan konektivitas wilayah sebagai kunci agar program pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan merata. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka rapat kerja tersebut sebagai tuan rumah dan mendorong kolaborasi yang lebih konkret di tengah tekanan pada sektor pangan dan energi.
10 provinsi duduk dalam satu forum
Forum ini dihadiri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selain itu, hadir pula pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta delegasi dari Maluku Utara dan Kepulauan Riau sebagai provinsi mitra.
Komposisi peserta menunjukkan forum tersebut berjalan sebagai wadah kerja sama yang melibatkan banyak wilayah dengan karakter dan tantangan berbeda. Pembahasan diarahkan pada langkah konkret untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama dalam menghadapi tekanan pada pangan dan energi.
Enam kesepakatan strategis
Dalam rapat itu, para delegasi membahas dukungan program dan anggaran untuk Rencana Aksi enam bidang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2027. Ahmad Luthfi menyebut Rakergub FKD-MPU 2026 menghasilkan enam kesepakatan strategis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota.
Penandatanganan itu disaksikan Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro. Salah satu isi kesepakatan adalah penguatan ketahanan pangan secara terpadu sebagai respons atas dampak El Niño terhadap produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
Kesepakatan lain mendorong kerja sama Badan Usaha Milik Daerah bidang pangan di seluruh provinsi anggota MPU. Forum juga menyepakati penguatan ketahanan energi sebagai respons terhadap tantangan krisis energi global, serta pelaksanaan Rencana Aksi PKS FKD-MPU pada tahun anggaran 2027 secara konsisten dan terukur.
Mitigasi pangan, energi, dan bencana
Para kepala daerah juga menyatakan dukungan terhadap Program Kerja Prioritas Nasional bidang infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana. Salah satu fokus yang disebut ialah pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Kesepakatan lainnya menekankan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas seluruh hasil Rakergub FKD-MPU 2026 secara berkelanjutan. Rangkaian keputusan itu menegaskan komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU untuk mendukung swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Forum ini juga menggelar diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Dessy Anwar. Tiga narasumber dari pemerintah pusat memaparkan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan pangan dan energi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan. Ia menyoroti koordinasi pusat-daerah, pemanfaatan APBD, dan kerja sama antardaerah untuk mendukung program strategis nasional.
Antisipasi kemarau panjang 2026-2027
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, memaparkan strategi menghadapi dampak El Niño terhadap ketersediaan pangan nasional. Ia menjelaskan proyeksi dampak musim kemarau panjang di 10 provinsi anggota FKD-MPU dan langkah mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
Langkah itu mencakup sistem peringatan dini untuk wilayah rawan gagal panen, diversifikasi pangan lokal, dan penguatan cadangan pangan daerah. Skema tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat saat tekanan cuaca meningkat.
Dari sektor energi, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, memaparkan peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia menekankan pentingnya tata kelola energi daerah, investasi sektor energi, dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Diskusi kepala daerah dan pimpinan delegasi kemudian membahas upaya menghadapi musim kemarau panjang 2026-2027, distribusi surplus pangan antarwilayah, efisiensi energi, dan kebijakan green energy. Rangkaian kegiatan ditutup dengan foto bersama, ramah tamah, dan networking antar delegasi sebagai penanda kelanjutan kerja sama lintas provinsi.
Source: rm.id
